KM Hontery Bongkar Muatan di Selatpanjang,IWO Minta Bea Cukai Jelaskan Status Dokumen
SELATPANJANG – Aktivitas pembongkaran muatan KM Hontery di Pelabuhan I Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menjadi perhatian Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kepulauan Meranti.
Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi pada Senin (14/9/2026), sejumlah barang terlihat diturunkan dari kapal tersebut. Di antaranya berupa lilin dalam berbagai ukuran dan kertas sembahyang yang berdasarkan informasi di lapangan disebut berasal dari Malaysia.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh dokumen resmi yang dapat memastikan asal, jumlah, kepemilikan, maupun status kepabeanan barang-barang tersebut.
Ketua PD IWO Kepulauan Meranti, Rahmat Arifin, meminta instansi berwenang memberikan penjelasan terkait status dokumen dan muatan KM Hontery. Menurutnya, klarifikasi diperlukan agar aktivitas pembongkaran tersebut tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut merupakan pelanggaran. Namun, apabila benar kapal itu membawa barang dari luar negeri, masyarakat tentu membutuhkan penjelasan apakah seluruh prosesnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan,” kata Rahmat.
Ia mengatakan, penjelasan dari pihak berwenang juga diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara jenis dan jumlah barang yang dibongkar dengan manifest serta dokumen kepabeanan yang dipersyaratkan.
“Apabila dokumennya lengkap dan barang yang dibongkar sesuai dengan manifest, tentu tidak ada persoalan. Penjelasan dari pihak berwenang justru diperlukan agar tidak muncul berbagai asumsi,” ujarnya.
Rahmat menegaskan, permintaan klarifikasi tersebut bukan merupakan tuduhan terhadap pemilik kapal, pengelola barang maupun petugas yang melakukan pengawasan.
“Kami berharap dapat dijelaskan apakah dokumennya telah diperiksa dan muatannya sudah dicocokkan. Mengenai data yang bersifat terbatas atau tidak dapat dipublikasikan, tentu kami menghormati ketentuan yang berlaku,” katanya.
Menurut Rahmat, permintaan penjelasan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers. Keterbukaan informasi, kata dia, penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus melindungi seluruh pihak dari tudingan yang belum terbukti.
“Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Karena itu, kami tidak menyebut kegiatan tersebut sebagai penyelundupan atau pelanggaran sebelum ada hasil pemeriksaan dan keterangan resmi dari instansi berwenang,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Bea Cukai mengenai status dokumen KM Hontery, manifest, asal dan jumlah muatan, maupun mekanisme pengawasan terhadap kegiatan pembongkaran tersebut.
Keterangan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil pantauan dan informasi yang diperoleh di lapangan. Redaksi masih menunggu konfirmasi serta hak jawab dari Bea Cukai dan pihak-pihak terkait. Setiap klarifikasi, koreksi, maupun hak jawab yang diterima akan dimuat secara proporsional sesuai dengan ketentuan dan Kode Etik Jurnalistik.
