Jelang Peresmian 4 Desember,Pemkab Meranti Percepat Persiapan Mal Pelayanan Publik
MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mempercepat persiapan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP). Berbagai aspek, mulai dari kelengkapan administrasi, kesiapan gedung, fasilitas pendukung hingga sumber daya manusia, kini dimatangkan menjelang peresmian yang dijadwalkan pada 4 Desember 2026.
Pemantapan persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., mewakili Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar, di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (17/11/2026).
Rapat turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepulauan Meranti, Susanti, S.H., M.Si., serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi yang akan bergabung dalam penyelenggaraan MPP.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa jadwal peresmian MPP yang sebelumnya direncanakan pada 24 November 2026 mengalami perubahan berdasarkan informasi dari kementerian. Peresmian kini dijadwalkan pada 4 Desember 2026 dan akan dilaksanakan secara virtual.
Kepala DPMPTSP Kepulauan Meranti, Susanti, menjelaskan bahwa perubahan jadwal tersebut memberikan tambahan waktu bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan sejumlah persiapan, terutama kondisi fisik gedung dan fasilitas penunjang pelayanan.
Menurutnya, dari sisi administrasi, persiapan pembentukan MPP pada prinsipnya telah lengkap. Namun, masih terdapat beberapa bagian bangunan dan sarana prasarana yang perlu dibenahi agar pelayanan nantinya dapat berjalan optimal.
"Alhamdulillah, secara administrasi persiapan kita sudah lengkap. Namun, untuk kondisi gedung masih ada beberapa bagian yang perlu disempurnakan. Dengan tambahan waktu ini, kita berupaya semaksimal mungkin agar seluruh persiapan dapat diselesaikan sesuai harapan," jelas Susanti.
Ia menambahkan, pada agenda peresmian 4 Desember mendatang, perwakilan DPMPTSP bersama Bupati Kepulauan Meranti akan mengikuti kegiatan di Jakarta bersama pihak kementerian. Sementara di daerah, kegiatan akan diikuti Sekda bersama seluruh instansi yang tergabung dalam MPP.
Adapun kegiatan syukuran dan peresmian secara langsung di Kabupaten Kepulauan Meranti direncanakan berlangsung pada 19 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-18 Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sementara itu, Sekda H. Sudandri Jauzah menegaskan bahwa pembentukan MPP bukan sekadar memenuhi agenda peresmian pemerintah pusat. Lebih dari itu, kehadiran MPP merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, terintegrasi, dan berkualitas.
Sudandri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan pembentukan MPP. Menurutnya, keberhasilan pusat pelayanan terpadu tersebut sangat bergantung pada komitmen, keseriusan, dan kolaborasi seluruh organisasi penyelenggara.
"Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama kita selama ini. Saya juga berharap melalui forum MPP ini, sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berjalan dan berlanjut sebagaimana mestinya," ujarnya.
Ia meminta seluruh instansi yang akan bergabung memastikan kesiapan masing-masing sebelum MPP diresmikan. Kesiapan tersebut meliputi kepastian jenis layanan, ketersediaan petugas, jadwal pelayanan, hingga mekanisme penunjukan petugas pengganti apabila petugas utama berhalangan hadir.
Selain sumber daya manusia, Sudandri turut menekankan pentingnya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung, seperti loket pelayanan, perangkat komputer, jaringan internet, sistem antrean, serta informasi layanan yang mudah dipahami masyarakat.
Menurutnya, seluruh fasilitas tersebut merupakan komponen penting dalam menunjang kelancaran operasional MPP. Karena itu, setiap kekurangan harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama agar tidak menjadi kendala ketika pelayanan mulai berjalan.
"Kita harus memastikan kesiapan petugas, sarana prasarana, loket, komputer, internet, sistem antrean, serta informasi pelayanan. Semua itu harus dipersiapkan dengan baik agar masyarakat benar-benar mendapatkan kemudahan ketika mengakses layanan," tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda meminta setiap instansi memperjelas standar pelayanan yang akan diterapkan, mulai dari persyaratan administrasi, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya layanan, hingga transparansi informasi kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa setiap organisasi penyelenggara wajib memiliki standar pelayanan yang jelas sehingga masyarakat memperoleh kepastian dalam mengurus berbagai keperluan administrasi. Mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat juga harus disiapkan sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Sudandri meminta DPMPTSP memaparkan perkembangan persiapan MPP, termasuk fasilitas yang telah tersedia, kebutuhan yang belum terpenuhi, serta langkah-langkah yang harus segera dituntaskan menjelang peresmian.
Seluruh instansi yang akan bergabung juga didorong menyampaikan laporan kesiapan masing-masing, meliputi jenis layanan, jumlah dan penempatan petugas, dukungan fasilitas, standar operasional, hingga kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan pelayanan.
Tak hanya itu, pemerintah daerah menilai simulasi pelayanan perlu dilakukan sebelum peresmian. Langkah tersebut penting sebagai bahan evaluasi untuk memastikan kesiapan sistem, petugas, fasilitas, serta koordinasi antarinstansi sebelum MPP dioperasikan secara optimal.
Sudandri berharap seluruh pihak dapat saling bahu-membahu mengatasi berbagai keterbatasan yang masih ditemukan, khususnya menyangkut kondisi gedung dan kelengkapan fasilitas pendukung.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan MPP tidak hanya diukur dari terlaksananya seremoni peresmian, tetapi juga dari konsistensi dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setelah resmi beroperasi.
"MPP hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh organisasi penyelenggara memiliki semangat kolaborasi, saling bekerja sama, dan berkoordinasi secara aktif. Setelah diresmikan, pekerjaan kita tidak berhenti. Komitmen ini harus terus dijaga dan dievaluasi secara berkala demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.
Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Pemkab Kepulauan Meranti berharap kehadiran Mal Pelayanan Publik menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik di Kabupaten Kepulauan Meranti.
( Rilis ) ( Kabar Lintas Riau)












