Berkas Korupsi Satpol PP Bengkalis Resmi P-21, Kerugian Negara Capai Rp1,4 Miliar
BENGKALIS – Dugaan korupsi anggaran di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021–2022 memasuki babak baru. Berkas perkara tersangka berinisial TF (55) resmi dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Senin (16/11/2026).
Dalam perkara tersebut, negara mengalami kerugian mencapai Rp1.429.780.200 berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Kasus ini diduga melibatkan praktik perjalanan dinas fiktif yang menyebabkan pencairan anggaran negara tanpa adanya kegiatan perjalanan dinas yang sebenarnya.
Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto melalui Kasat Reskrim AKP Arthur Joshua Toreh mengungkapkan, tersangka diduga mengatur sejumlah dokumen perjalanan dinas dengan menggunakan nama pegawai dan tenaga honorer, meskipun perjalanan tersebut tidak pernah dilaksanakan.
"Perjalanan dinasnya tidak pernah ada, tapi dokumennya lengkap dan uangnya cair. Nama pegawai dipakai, kuitansi dibuat, bahkan stempel kecamatan pun dibuat sendiri," ungkap AKP Arthur.
Buat Stempel Kecamatan untuk Legitimasi Dokumen Fiktif
TF diketahui merupakan ASN yang saat itu menjabat sebagai Plt. Kasi Bina Potensi Masyarakat sekaligus diperbantukan pada Subbagian Keuangan Satpol PP sejak 2021 hingga Maret 2022.
Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga mengatur nama-nama pegawai dan tenaga honorer untuk dimasukkan ke dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Tersangka juga menyiapkan dokumen administrasi, mulai dari Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD hingga kuitansi.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan, sebagian besar perjalanan dinas tersebut diduga fiktif. Pegawai yang namanya dicatut hanya diminta menandatangani kuitansi dan menerima uang sekitar Rp500 ribu untuk setiap surat tugas.
Bahkan, untuk melengkapi administrasi perjalanan dinas yang tidak pernah dilakukan tersebut, tersangka diduga membuat sendiri stempel seluruh kecamatan se-Kabupaten Bengkalis.
Nama tersangka sendiri juga tercatat dalam puluhan dokumen SPPD yang diduga fiktif.
Perjalanan Dinas Fiktif Rugikan Negara Rp1,25 Miliar
Dari total kerugian negara sebesar Rp1,429 miliar, sekitar Rp1,25 miliar di antaranya berasal dari kegiatan perjalanan dinas fiktif.
Sementara sisanya berasal dari sejumlah pos belanja lainnya, yakni belanja makan dan minum, bahan bakar minyak (BBM), jasa tenaga keamanan serta kegiatan bimbingan teknis yang juga diduga fiktif.
Khusus pada subkegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikelola langsung oleh tersangka, nilai kerugian negara mencapai sekitar Rp737,6 juta.
Berkas Lengkap, Tersangka Segera Dilimpahkan
Dalam proses penyidikan, Sat Reskrim Polres Bengkalis telah memeriksa sebanyak 19 orang saksi dan tiga orang ahli guna mengungkap perkara tersebut.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 603 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) juncto Pasal 3 juncto Pasal 9 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Penyidik selanjutnya akan melaksanakan pelimpahan tersangka beserta barang bukti atau Tahap II kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk proses hukum lebih lanjut.
"Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan lewat dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses," tegas AKP Arthur.
Polres Bengkalis menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi demi menjaga keuangan negara dan kepentingan masyarakat.
Polisi Bersama Masyarakat, Polres Bengkalis Hadir.












