BENGKALIS – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 resmi disahkan. Tepat pukul 17.27 WIB, Jumat (13/11/2026), DPRD Kabupaten Bengkalis menetapkan APBD 2027 dengan nilai belanja daerah sebesar Rp1.987.583.920.520,54 atau sekitar Rp1,988 triliun.
Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna tentang Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 sekaligus pengambilan keputusan, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bengkalis, Septian Nugraha.
Sebanyak 33 anggota DPRD yang tergabung dalam tujuh fraksi dan hadir dalam rapat paripurna, sebagaimana tercatat dalam daftar hadir, menyatakan persetujuan terhadap penetapan APBD tersebut.
“Setuju,” jawab seluruh anggota dewan secara serentak saat Septian Nugraha meminta persetujuan setelah membacakan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sebelumnya, pada pukul 17.22 WIB, seluruh fraksi juga menyatakan persetujuan terhadap laporan Banggar yang dibacakan juru bicara, H. Zamzami. Meski menyatakan sepakat, sejumlah juru bicara fraksi turut menyampaikan beberapa catatan terhadap rancangan anggaran tersebut.
Laporan Banggar yang disampaikan H. Zamzami merupakan hasil pembahasan bersama antara Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Apakah laporan Banggar dapat disetujui?” tanya Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III H. Misno.
“Setuju,” jawab anggota dewan serentak. Persetujuan tersebut kemudian ditandai dengan ketukan palu oleh Ketua DPRD.
Belanja Daerah Turun 39,03 Persen
Besaran APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 mengalami penurunan signifikan dibandingkan usulan awal yang disampaikan Wakil Bupati H. Bagus Santoso pada Senin (26/10/2026).
Saat penyampaian Ranperda APBD 2027 beserta Nota Keuangan, belanja daerah yang diajukan mencapai Rp3.260.173.371.307,93. Namun, setelah melalui pembahasan dan disepakati dalam rapat paripurna, angkanya menjadi Rp1.987.583.920.520,54.
Dengan demikian, belanja daerah berkurang sebesar Rp1.272.589.450.787,39 atau turun 39,03 persen.
Sementara itu, pendapatan daerah yang semula dirancang sebesar Rp3.247.173.355.097,47, dalam APBD yang disahkan menjadi Rp1.876.044.496.194,47. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.371.128.858.903,00 atau 44,23 persen.
Kasmarni: Pembangunan dan Pelayanan Publik Harus Tetap Berjalan
Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni menegaskan bahwa di tengah tekanan fiskal akibat penurunan transfer pemerintah pusat, pembangunan daerah dan pelayanan publik harus tetap berjalan.
Dalam rapat paripurna yang berlangsung mulai pukul 16.38 WIB hingga 17.41 WIB tersebut, Kasmarni mengakui bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dilakukan dalam kondisi fiskal yang tidak mudah.
“Kebijakan pengurangan transfer pemerintah pusat, terutama penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi hingga 80,61 persen, berdampak signifikan terhadap kapasitas keuangan daerah,” jelas Kasmarni.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, ia menegaskan pemerintah daerah harus tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kita memang tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus. Tetapi kita harus memastikan bahwa kebutuhan yang paling mendesak, paling penting, dan paling dirasakan masyarakat tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Menurut Kasmarni, APBD 2027 harus menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan pembangunan, bukan sekadar dokumen anggaran yang memuat daftar program dan kegiatan.
Setiap rupiah yang dibelanjakan, lanjutnya, harus memberikan manfaat nyata serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah agar bekerja lebih cermat, selektif, inovatif, dan bertanggung jawab dalam menetapkan maupun melaksanakan program prioritas.
“Kita harus memastikan tidak ada pemborosan anggaran. Tidak boleh ada program yang hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi tidak memberikan manfaat nyata. Yang paling penting, jangan sampai masyarakat kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak hanya karena kemampuan keuangan daerah sedang menghadapi tekanan,” tegasnya.
Kasmarni juga mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal harus dijawab dengan perubahan pola kerja serta pengelolaan anggaran yang semakin efektif dan efisien.
“Program yang tidak mendesak perlu dicermati kembali, sementara kebutuhan dasar masyarakat dan program prioritas pembangunan harus tetap mendapatkan perhatian,” katanya.
Dengan disahkannya APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga keberlangsungan pembangunan sekaligus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. *****
(Johansyah Syafri)
