Delapan Fraksi DPRD Meranti Bedah RAPBD Perubahan 2026, dari Defisit, Tunda Bayar hingga Infrastruktur
SELATPANJANG – Delapan fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026. Berbagai persoalan menjadi sorotan, mulai dari ketergantungan terhadap dana transfer, komposisi belanja, defisit, potensi tunda bayar, infrastruktur, pelayanan kesehatan hingga kelistrikan.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026 yang dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., Minggu (27/9/2026) malam.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali mengatakan, pandangan umum fraksi merupakan tahapan lanjutan setelah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
"Setelah Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 disampaikan pemerintah daerah, tahapan selanjutnya adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD," kata Khalid Ali.
Tahapan tersebut mengacu pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019, khususnya Pasal 9 ayat (3) huruf a angka II, serta Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13/Kpts-DPRD/BM/IX/2026 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
Delapan fraksi menyampaikan pandangan melalui juru bicara masing-masing, yakni Fraksi PDI Perjuangan melalui H. Atan, Fraksi PAN oleh Suzami, Fraksi PKB Plus PSI melalui H. Idris, M.Si., Fraksi Golkar melalui Elvira Nindia Fradista, S.H., Fraksi Gerindra melalui Mulyono, S.E., M.I.Kom., Fraksi NasDem oleh Rosihan Afrizal, S.H., Fraksi PKS melalui Pazrul Amraini, S.Pd.I., serta Fraksi PPP Demokrat melalui Suji Hartono, S.E.
PDIP: Setiap Rupiah APBD Harus Jelas Manfaatnya
Fraksi PDI Perjuangan menilai perubahan APBD tidak boleh sekadar menjadi arena penyesuaian angka. Perubahan anggaran harus mampu menjawab perkembangan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.
"Setiap rupiah APBD harus memiliki manfaat yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan," kata H. Atan.
PDIP mencermati struktur pendapatan daerah yang dalam perubahan APBD direncanakan sebesar Rp1.123.703.571.699,18 atau bertambah Rp2.978.101.488,18 dibandingkan APBD murni.
Ketergantungan terhadap pendapatan transfer dinilai menunjukkan ruang fiskal Meranti masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi pajak, retribusi dan pengelolaan aset dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.
Fraksi tersebut juga meminta perubahan belanja tetap berpegang pada skala prioritas, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat.
Pembangunan juga diminta tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu, tetapi memperhatikan seluruh kecamatan dan kawasan kepulauan sesuai kebutuhan.
Defisit perubahan APBD sebesar Rp2.417.500.279,82 turut disorot. PDIP meminta mekanisme penutupan defisit melalui pembiayaan daerah dijelaskan secara transparan dan sesuai ketentuan.
PAN Soroti Dominasi Belanja Operasi
Fraksi PAN memberikan perhatian terhadap komposisi belanja daerah. Belanja operasi tercatat sekitar Rp930 miliar atau 82,5 persen, sedangkan belanja modal hanya sekitar Rp89 miliar atau 7,9 persen.
PAN meminta pemerintah mengevaluasi belanja yang dinilai tidak memberikan dampak langsung dan terukur kepada masyarakat. Belanja yang tidak produktif diminta ditekan agar ruang anggaran untuk kebutuhan masyarakat dapat diperbesar.
"Masyarakat membutuhkan jalan yang layak, jembatan yang aman, pelabuhan yang berfungsi, fasilitas kesehatan yang memadai, sekolah yang berkualitas, sanitasi yang baik, serta infrastruktur yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat," kata Syaifi Hasan.
Pengurangan belanja daerah sekitar Rp36,29 miliar juga diminta dilakukan secara transparan. Rasionalisasi anggaran, kata fraksi tersebut, tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik maupun mengganggu target pembangunan.
PAN turut mencermati defisit sekitar Rp2,41 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto sekitar Rp2,66 miliar dari SiLPA tahun sebelumnya. Pemerintah diminta memastikan penggunaan SiLPA tidak menimbulkan persoalan baru berupa tunda bayar maupun kewajiban kepada pihak ketiga.
PKB Plus PSI Ingatkan Konektivitas Antarpulau
Fraksi PKB Plus PSI mencermati struktur pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer sekitar Rp889 miliar, sementara PAD berada di kisaran Rp224 miliar.
Melalui H. Idris, M.Si., fraksi tersebut mendorong optimalisasi PAD secara terukur dan inovatif tanpa membebani masyarakat kecil. Sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau juga dinilai perlu diperkuat.
Di sisi belanja, PKB Plus PSI mendukung rasionalisasi untuk menjaga kesehatan keuangan daerah. Namun pendidikan, kesehatan dan infrastruktur konektivitas antarpulau diminta tidak menjadi korban pemangkasan.
Belanja modal sekitar Rp89 miliar diharapkan diarahkan pada proyek infrastruktur yang mendesak dan mampu memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Fraksi tersebut juga meminta pelaksanaan anggaran pada sisa tahun 2026 dilakukan secara disiplin dan tepat waktu agar capaian program optimal serta SiLPA dapat dikendalikan.
Golkar Soroti Jalan hingga Kelistrikan
Fraksi Golkar melalui Elvira Nindia Fradista, S.H. meminta peningkatan PAD dilakukan secara berkesinambungan guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Penyerapan anggaran juga diharapkan memberikan efek terhadap pembangunan sekaligus menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Golkar menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan, terutama infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat.
"Program pembangunan haruslah merata dan berkeadilan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama infrastruktur jalan yang merupakan urat nadi bagi masyarakat," kata Elvira.
Selain infrastruktur jalan, Golkar menyoroti peningkatan mutu pendidikan beserta sarana dan prasarananya. Persoalan kelistrikan yang belakangan dikeluhkan masyarakat akibat pemadaman juga diminta mendapat perhatian pemerintah.
Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, Golkar mendorong pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan 2026 segera dituntaskan agar program prioritas dapat direalisasikan.
Gerindra Soroti Keterlambatan dan Potensi Tunda Bayar
Fraksi Gerindra melalui Mulyono, S.E., M.I.Kom. memberikan catatan terhadap waktu penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2026.
Gerindra menilai penyampaian rancangan tersebut terlambat sehingga berdampak terhadap terbatasnya waktu DPRD untuk mendalami, menganalisis dan membahas rancangan anggaran.
Fraksi tersebut juga mempertanyakan dampak kebijakan efisiensi serta pergeseran anggaran sepanjang 2026. Pergeseran yang terlalu sering dinilai perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan anggaran.
Gerindra mencermati pendapatan daerah sekitar Rp1,123 triliun dan belanja sekitar Rp1,126 triliun sehingga terdapat defisit sekitar Rp2,41 miliar.
Meski defisit tersebut dinilai masih berada dalam batas yang diperbolehkan, Gerindra mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan seluruh kewajiban secara cermat untuk mengantisipasi tekanan fiskal.
"Fraksi Partai Gerindra mengingatkan agar dalam melaksanakan Perubahan APBD Tahun 2026 lebih selektif dengan memperhatikan belanja yang lebih prioritas untuk kepentingan masyarakat," kata Mulyono.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar tunda bayar pada APBD 2026 dapat diminimalkan dan tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
Gerindra juga menyoroti target pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas. Target pendapatan BLUD RSUD disebut mengalami penurunan sekitar Rp42 miliar dibandingkan realisasi pendapatan 2025 yang mencapai lebih dari Rp48 miliar. Target pendapatan BLUD Puskesmas juga disebut turun lebih dari Rp1 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Pengelolaan BLUD diminta lebih efektif sehingga secara bertahap mampu menopang biaya operasional pelayanan kesehatan.
Gerindra juga mendorong agar anggaran bagi guru di bawah naungan Kementerian Agama tetap tersedia sesuai kemampuan keuangan daerah. Program beasiswa juga diminta dipertahankan.
Dengan waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang tersisa kurang dari tiga bulan, seluruh dokumen kegiatan diminta dipersiapkan sejak awal agar serapan anggaran dapat maksimal.
NasDem Minta TPP, Honor dan Gaji Desa Tepat Waktu
Fraksi NasDem melalui Rosihan Afrizal, S.H. meminta target pendapatan disusun secara realistis dan tidak terlalu ambisius tanpa dukungan sistem serta sumber daya manusia yang memadai.
NasDem juga meminta pemerintah cermat menyeimbangkan belanja wajib, belanja pilihan dan belanja hibah sesuai porsinya.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik harus tetap menjadi sektor prioritas dalam rasionalisasi anggaran.
Fraksi tersebut juga menyoroti kewajiban pemerintah daerah. Pembayaran TPP pegawai, honor daerah dan gaji desa diminta dilakukan tepat waktu.
Menurut NasDem, ketepatan pembayaran tidak hanya menyangkut hak penerima, tetapi juga berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di tengah masyarakat Meranti.
"Setiap rupiah dana APBD Kepulauan Meranti betul-betul digunakan untuk kebutuhan prioritas masyarakat dengan perencanaan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Rosihan.
NasDem juga meminta pengelolaan APBD dilakukan secara transparan, akuntabel dan mudah diawasi masyarakat.
PKS Minta Anggaran Dipastikan untuk 12 Bulan
Fraksi PKS melalui Pazrul Amraini, S.Pd.I. meminta pemerintah memastikan penganggaran bagi PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, tenaga outsourcing serta Dana Desa tersedia untuk kebutuhan 12 bulan pada 2026.
Kepastian anggaran tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan hidup banyak orang.
PKS juga meminta pemerintah mulai membenahi perencanaan APBD 2027 dengan menyesuaikan pendapatan dan belanja agar persoalan defisit serta tunda bayar tidak kembali terjadi.
"Fraksi PKS pada prinsipnya mendukung perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kepulauan Meranti dengan syarat setiap perubahan harus berorientasi pada asas manfaat, tepat sasaran, terukur dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik," kata Pazrul.
PKS mengingatkan agar tidak ada anggaran yang hanya mengejar serapan secara administratif tetapi lemah dari sisi manfaat kepada masyarakat.
PPP Demokrat Tekankan Infrastruktur, Kesehatan dan Beasiswa
Fraksi PPP Demokrat melalui Suji Hartono, S.E. meminta pemerintah menjaga rasionalitas anggaran berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Program yang dinilai tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat diminta dievaluasi sehingga ruang fiskal dapat diarahkan kepada kebutuhan yang lebih mendesak.
"Program kegiatan yang tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat harus mampu dihilangkan," kata Suji Hartono.
PPP Demokrat juga meminta pemerintah lebih proaktif menggali potensi pendapatan daerah untuk memperkuat ketahanan fiskal sekaligus menekan risiko defisit pada masa mendatang.
Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana penunjang diminta tetap dialokasikan untuk menjaga konektivitas antarwilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Di sektor kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana serta ketersediaan obat-obatan juga diminta mendapat perhatian.
Bantuan hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat rentan, termasuk keluarga prasejahtera dan pekerja sektor informal, turut didorong untuk dipertahankan. Begitu pula program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa dengan pengelolaan yang akuntabel.
Defisit Rp2,41 Miliar
Secara umum, postur Ranperda Perubahan APBD 2026 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp1.123.703.571.699,18 dan belanja sebesar Rp1.126.121.071.979.
Dengan postur tersebut terdapat defisit sebesar Rp2.417.500.279,82. Defisit direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah dengan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.
Khalid Ali mengatakan seluruh pandangan, kritik dan masukan yang disampaikan delapan fraksi menjadi bagian dari proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Setelah pandangan umum fraksi, pembahasan akan dilanjutkan sesuai mekanisme DPRD bersama pemerintah daerah hingga Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026 memperoleh keputusan.
(Humas Setwan)
