• Jelajahi

    : Bengkalis Agama BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS Bathin Solapan Duri Fokus Fokus : Fokus : DPRD Fokus : DPRD Kab Bengkalis Fokus : DPRD Kabupaten Bengkalis Fokus : DPRD Kepulauan Meranti Fokus : Kecamatan Bathin Solapan Fokus : .Nasional Fokus : Agama Fokus : Bandar Laksamana Fokus : Batam Fokus : Bathin Solapan Fokus : Bathin Solapan.l Fokus : Bengkalis Fokus : Bengkalis. Fokus : Desa Fokus : Desa Balai Makam Fokus : DPRD Fokus : DPRD Bengkalis Fokus : DPRD Rohil Fokus : Duri Fokus : Hukrim Fokus : Inhil Fokus : Jakarta Fokus : Kab Bengkalis Fokus : Kab Rokan Hilir Fokus : Kabupaten Bengkalis Fokus : Kabupaten Inhu Fokus : Kabupaten Kepulauan Meranti Fokus : Kabupaten Siak Fokus : Kapolres Bengkalis Fokus : Kec Bathin Solapan Fokus : Kec Bathin Solapan. Fokus : Kec Pinggir Fokus : Kec Pinggir. Fokus : Kec. Bathin Solapan Fokus : Kecamatan Bathin Solapan Fokus : Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Fokus : Kecamatan Mandau Fokus : Kecamatan Pinggir Fokus : Kepulauan Meranti Fokus : Kesehatan Fokus : Kesehatan. Fokus : Kota Batam Fokus : Kota Dumai Fokus : Kota Duri Fokus : Kulon Progo Fokus : Mandau Fokus : Medan Sumut Fokus : Meranti Fokus : Meranti. Fokus : Nasional Fokus : Olah Raga. Fokus : Pemcam Mandau Fokus : Pemerintah Desa Fokus : Pemkab Bengkalis Fokus : Pemkab Inhil Fokus : Pemkab Meranti Fokus : Pemkab Rohil Fokus : Pemkab Rohul Fokus : Pemkab Rokan Hilir Fokus : Pemkab Siak Fokus : Pendidikan Fokus : Polres Bengkalis Fokus : Polres Rohul Fokus : Polres Siak Fokus : Polsek Mandau Fokus : Provinsi Riau Fokus : Rengat Fokus : Riau Fokus : Rohil Fokus : Rohul Fokus : Siak Fokus : Wali Kota Dumai Fokus :Bathin Solapan Fokus :Polres Bengkalis Fokus Batam Fokus Bengkalis Fokus Inhil Fokus Kota Duri Fokus Nasional Fokus Riau Fokus Rohul Fokus Teluk Kuantan Fokus: Fokus Siak Fukus : Kecamatan Bathin Solapan. Fukus Kecamatan Mandau Fulus : Talang Muandau Fulus :Bandar Laksamana Hukrim IKLAN IKLAN DPRD Kabupaten Rokan Hilir Kabar DPRD Kabar DPRD Sungai Penuh Jambi Kec .Bathin Solapan Kegiatan Pokus : Pekan Baru Pokus : Pendidikan Polres Bengkalis Sosial Sumber : Polhukam RI Video
    Copyright © Kabar Lintas Riau
    Best Viral Premium Blogger Templates

    | SEPUTAR RIAU

    Direktorat Pidana Ditjen AHU dan Kemenkumham Riau Sinergi dalam Pemutakhiran Data PPNS

    Senin, 04 November 2024, November 04, 2024 WIB Last Updated 2024-11-04T09:27:02Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini


    Teks foto : Direktorat Pidana Ditjen AHU dan Kemenkumham Riau Sinergi dalam Pemutakhiran Data PPNS


    Pekanbaru - Dalam rangka Tertib Administrasi, Pemutakhiran dan Peningkatan Akurasi Data PPNS, Direktorat Pidana Ditjen AHU dan Kanwil Kemenkumham Riau menggelar Kegiatan Pemadanan Data PPNS Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Senin (04/11/2024) bertempat di Aula Ismail Saleh.


    Turut Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Ditjen AHU yaitu Nur Hikmah selaku Analis Kebijakan Ahli Madya, Margaretha Uly Pakpahan, Tri Widiastuti dan Dewa Kamajaya. Turut hadir Kepala DIvisi Administrasi Johan Manurung, Kepala Divisi Keimigrasian yang diwakili Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Habiburrahman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Edison Manik, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Dean Satria, Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Yuliana Manulang beserta jajaran Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Pejabat Struktural dan sejumlah PPNS. 


    Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir dalam hal ini diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Edison Manik dalam sambutannya mengatakan “Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk melantik penyidik Pegawai Negeri Sipil ditingkat daerah dan telah melantik PPNS sebanyak 394 orang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2024,” ujar Edison Manik.


    “Saat ini terdapat 21 K/L yang terdiri dari 54 unit Eselon I dan/atau Eselon II yang membawahi PPNS dan bekerjasama dengan Kemenkumham terkait layanan administrasi PPNS. Banyaknya jumlah PPNS yang terus mengalami perubahan kerap menimbulkan adanya ketidaksinkronan antara data PPNS dalam aplikasi PPNS online, data PPNS pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan data pada Korwas Polri. Hal ini menyebabkan sulitnya mengetahui jumlah PPNS yang pasti dan terkini,” sambung Edison.


    “Diharapkan melalui kegiatan ini diperoleh data PPNS yang pensiun, data PPNS yang NTO (Non Teknis Operasional) dan data PPNS yang undur diri, sehingga dapat diketahui jumlah ppns yang aktif dan tidak aktif,” tutup Edison Manik.


    Kegiatan pemadanan data ini merupakan bagian dari komitmen Kemenkumham dalam memastikan data dan informasi terkait PPNS selalu mutakhir, tepat guna, dan mendukung pelaksanaan tugas sesuai aturan yang berlaku.


    (KemenkumhamRiau) 

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini