• Jelajahi

    : Bengkalis Agama BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS Bathin Solapan Duri Fokus Fokus : Fokus : DPRD Fokus : DPRD Kab Bengkalis Fokus : DPRD Kabupaten Bengkalis Fokus : DPRD Kepulauan Meranti Fokus : Kecamatan Bathin Solapan Fokus : .Nasional Fokus : Agama Fokus : Bandar Laksamana Fokus : Batam Fokus : Bathin Solapan Fokus : Bathin Solapan.l Fokus : Bengkalis Fokus : Bengkalis. Fokus : DPRD Fokus : DPRD Bengkalis Fokus : DPRD Rohil Fokus : Desa Fokus : Desa Balai Makam Fokus : Duri Fokus : Hukrim Fokus : Inhil Fokus : Jakarta Fokus : Kab Bengkalis Fokus : Kab Rokan Hilir Fokus : Kabupaten Bengkalis Fokus : Kabupaten Inhu Fokus : Kabupaten Kepulauan Meranti Fokus : Kabupaten Siak Fokus : Kapolres Bengkalis Fokus : Kec Bathin Solapan Fokus : Kec Bathin Solapan. Fokus : Kec Pinggir Fokus : Kec Pinggir. Fokus : Kec. Bathin Solapan Fokus : Kecamatan Bathin Solapan Fokus : Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Fokus : Kecamatan Mandau Fokus : Kecamatan Pinggir Fokus : Kepulauan Meranti Fokus : Kesehatan Fokus : Kesehatan. Fokus : Kota Batam Fokus : Kota Dumai Fokus : Kota Duri Fokus : Kulon Progo Fokus : Mandau Fokus : Medan Sumut Fokus : Meranti Fokus : Meranti. Fokus : Nasional Fokus : Olah Raga. Fokus : Pemcam Mandau Fokus : Pemerintah Desa Fokus : Pemkab Bengkalis Fokus : Pemkab Inhil Fokus : Pemkab Meranti Fokus : Pemkab Rohil Fokus : Pemkab Rohul Fokus : Pemkab Rokan Hilir Fokus : Pemkab Siak Fokus : Pendidikan Fokus : Polres Bengkalis Fokus : Polres Rohul Fokus : Polres Siak Fokus : Polsek Mandau Fokus : Provinsi Riau Fokus : Rengat Fokus : Riau Fokus : Rohil Fokus : Rohul Fokus : Siak Fokus : Wali Kota Dumai Fokus :Bathin Solapan Fokus :Polres Bengkalis Fokus Batam Fokus Bengkalis Fokus Inhil Fokus Kota Duri Fokus Nasional Fokus Riau Fokus Rohul Fokus Teluk Kuantan Fokus: Fokus Siak Fukus : Kecamatan Bathin Solapan. Fukus Kecamatan Mandau Fulus : Talang Muandau Fulus :Bandar Laksamana Hukrim IKLAN IKLAN DPRD Kabupaten Rokan Hilir Kabar DPRD Kabar DPRD Sungai Penuh Jambi Kec .Bathin Solapan Kegiatan Pokus : Pekan Baru Pokus : Pendidikan Polres Bengkalis Sosial Sumber : Polhukam RI Video
    Copyright © Kabar Lintas Riau
    Best Viral Premium Blogger Templates

    | SEPUTAR RIAU

    Reses di Simpang Padang,Rahmad Soroti APBD Bengkalis 2027, dan Perjuangkan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

    Rabu, 18 November 2026, November 18, 2026 WIB Last Updated 2026-11-19T05:18:19Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini


    Teks foto : Saat Reses di Desa Simpang Padang,Rahmad Soroti APBD Bengkalis 2027,dan Perjuangkan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal


    BATHIN SOLAPAN – Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad, S.I.Kom., M.H., menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2026 bersama masyarakat di Jalan Bakti RT 02 RW 02, Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kamis (19/11/2026).



    Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB tersebut menjadi momentum bagi Rahmad untuk menyampaikan kondisi keuangan daerah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan, kesempatan kerja, dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


    Acara diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin Bukhori, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan penyampaian materi oleh anggota DPRD Rahmad.



    Dalam kesempatan itu,Rahmad mengungkapkan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Bengkalis pada 2027 mengalami tekanan cukup berat.APBD yang sebelumnya berada di kisaran Rp3,2 triliun hingga Rp3,5 triliun, diproyeksikan menyusut menjadi sekitar Rp1,9 triliun.


    Menurutnya, salah satu faktor utama penurunan tersebut adalah berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.




    Ia juga menjelaskan,DBH yang sebelumnya mencapai sekitar Rp2 triliun diperkirakan hanya tersisa Rp400 miliar pada 2027 atau mengalami pengurangan sekitar 80 persen.


    Kondisi tersebut tentunya berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.




    Rahmad menyebutkan, pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur serta bantuan masyarakat yang sebagian masuk dalam kategori belanja hibah.


    Meski demikian, ia menegaskan bahwa kegiatan reses tetap menjadi tanggung jawab anggota DPRD untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.




    Perjuangkan Tenaga Kerja Lokal di Wilayah Operasional PHR


    Selain persoalan anggaran,Rahmad juga menyoroti kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya di perusahaan-perusahaan mitra PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).


    Ia mengungkapkan, bersama Ketua DPRD Bengkalis dan sejumlah anggota dewan lainnya, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan PHR pada Oktober lalu untuk membahas penerapan peraturan daerah tentang tenaga kerja lokal.




    Menurutnya, aturan tersebut harus benar-benar diterapkan hingga ke perusahaan kontraktor dan subkontraktor agar masyarakat tempatan memperoleh kesempatan kerja yang adil.


    Rahmad juga menyoroti masih adanya generasi muda daerah yang memiliki pendidikan dan keterampilan, tetapi kesulitan mendapatkan pekerjaan karena terkendala persyaratan pengalaman kerja.




    Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong perusahaan membuka program magang selama enam bulan bagi lulusan baru SMA, SMK maupun perguruan tinggi.


    Melalui program tersebut, generasi muda diharapkan mendapatkan pengalaman kerja sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja profesional.


    Selain itu, Rahmad juga mendorong inventarisasi tenaga kerja lokal berdasarkan tingkat pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan sertifikasi yang dimiliki masyarakat.


    Pendataan tersebut dinilai penting agar kebutuhan tenaga kerja perusahaan dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia yang tersedia di daerah.


    Dorong Pembentukan Lembaga Penyedia Tenaga Kerja


    Sebagai langkah konkret, Rahmad turut mengungkapkan rencana pembentukan lembaga penyedia tenaga kerja atau manpower yang melibatkan unsur masyarakat dan Lembaga Adat Melayu (LAM).


    Lembaga tersebut direncanakan berbentuk badan usaha profesional seperti PT atau CV yang dapat menjadi penghubung antara perusahaan dengan tenaga kerja lokal.


    Dengan demikian, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu, seperti welder maupun tenaga teknis lainnya, dapat memperoleh pekerja lokal sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.


    Ia berharap langkah tersebut dapat membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat Bengkalis sekaligus mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap tenaga kerja dari luar daerah.


    Pekerja Informal Juga Berhak Mendapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan


    Dalam penyampaiannya, Rahmad juga menyoroti pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal.


    Ia menjelaskan bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya diperuntukkan bagi pekerja perusahaan, tetapi juga dapat diikuti pekerja mandiri seperti petani, nelayan, tukang bangunan, pengemudi ojek, tukang kebun hingga pelaku usaha rumahan.


    Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pekerja informal dapat mendaftarkan diri secara mandiri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.


    Dengan iuran sekitar Rp16.800 per bulan untuk program dasar Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), masyarakat sudah bisa mendapatkan perlindungan terhadap berbagai risiko pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.


    Ia menjelaskan, perlindungan kecelakaan kerja mencakup risiko sejak pekerja berangkat dari rumah menuju tempat kerja hingga kembali ke rumah.


    Apabila mengalami kecelakaan kerja, peserta berhak memperoleh manfaat perawatan dan pengobatan sesuai ketentuan, termasuk santunan sementara tidak mampu bekerja selama masa pemulihan.


    Sementara itu, apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, ahli waris berhak mendapatkan santunan kematian sebesar Rp42 juta sesuai ketentuan program.


    Rahmad menilai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada pencari nafkah sekaligus menjaga kondisi ekonomi keluarga apabila terjadi musibah.


    Ia juga menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Jaminan Keselamatan Tenaga Kerja sedang dilakukan sebagai salah satu upaya memperluas perlindungan bagi pekerja formal maupun informal.


    Melalui regulasi tersebut, diharapkan pekerja rentan yang selama ini belum tersentuh perlindungan jaminan sosial dapat memperoleh perhatian lebih dari pemerintah daerah.


    Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Perlindungan Diri


    Rahmad turut mendorong masyarakat agar tidak hanya bergantung pada program bantuan pemerintah daerah, tetapi mulai memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri secara mandiri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.


    Menurutnya, dengan iuran yang relatif terjangkau, manfaat perlindungan yang diperoleh sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi keluarga.


    Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut, terutama mereka yang bekerja secara mandiri dan memiliki risiko kecelakaan dalam aktivitas sehari-hari.


    Menutup penyampaiannya, Rahmad menegaskan bahwa berbagai persoalan dan aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Kabupaten Bengkalis.


    Ia berharap, meskipun kondisi keuangan daerah sedang mengalami tekanan, pemerintah tetap dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat, membuka peluang kerja bagi tenaga lokal, serta memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


    Kegiatan reses tersebut menjadi salah satu wadah komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan persoalan sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kebutuhan di daerah.


    Turut hadir, tokoh agama,tokoh masyarakat, RT.RW serta seluruh undangan lainya.


    ( Lap Red Kabar Lintas Riau)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    NamaLabel

    +