Teks foto : Bupati Asmar Perjuangkan Meranti Bebas Kawasan Hutan,Soroti Hambatan Pembangunan
MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, memperjuangkan penyelesaian status kawasan hutan yang selama ini dinilai menjadi salah satu hambatan utama pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Persoalan tersebut berdampak terhadap legalitas tanah masyarakat, pembangunan infrastruktur, investasi hingga pengelolaan aset pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Asmar saat penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, di Ruang Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, S.H., staf ahli, Asisten I, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Turut hadir Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Andrias, S.H., M.H., C.Med.
Dalam sambutannya, Asmar menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah dengan Kantor Pertanahan sangat penting untuk memperkuat tata kelola agraria, memberikan kepastian hukum atas tanah, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, ia secara khusus menyoroti persoalan status kawasan hutan yang disebutnya masih mencakup sebagian besar wilayah Kepulauan Meranti.
“Di Meranti ini 95 persen kawasan hutan. Ini yang menjadi persoalan kita. Masyarakat memiliki sertifikat, tetapi ada yang tidak bisa digunakan untuk keperluan perbankan karena status lahannya masih kawasan hutan,” ungkap Asmar.
Ia mengatakan, persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kehutanan, agar dilakukan peninjauan dan penyelesaian terhadap status kawasan hutan di Kepulauan Meranti.
Asmar berharap melalui kerja sama dengan Kantor Pertanahan, koordinasi dan pengusulan penyelesaian status kawasan hutan dapat semakin intensif. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian hukum dan pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk melaksanakan pembangunan.
Menurutnya, pemerintah daerah berharap sebagian wilayah yang selama ini masuk dalam kawasan hutan dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan dan mekanisme peraturan perundang-undangan.
“Kalau 50 persen saja bisa terbebas dari kawasan hutan, itu sudah sangat kita syukuri. Ini yang kami harapkan, bagaimana Kabupaten Kepulauan Meranti bisa mendapatkan kepastian terhadap status tanahnya,” ujarnya.
Asmar menegaskan, persoalan kawasan hutan bukan hanya berdampak terhadap masyarakat yang ingin mengurus legalitas atau memanfaatkan tanah, tetapi juga menghambat pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.
Ia mencontohkan rencana pembangunan gudang Bulog di Kepulauan Meranti yang hingga kini belum terealisasi, meskipun proses pengurusan sertifikat tanah telah mendapat bantuan dari Kantor Pertanahan.
“Kenapa di sini kami susah untuk membangun? Ini karena tanahnya masih kawasan hutan. Kita mau membangun, tetapi terkendala status lahan,” katanya.
Karena itu, ia berharap koordinasi antara Pemkab Meranti, Kantor Pertanahan dan kementerian terkait dapat menghasilkan solusi konkret agar pembangunan fasilitas strategis serta infrastruktur pendukung perekonomian dapat dipercepat.
Kawasan Hutan Juga Berkaitan dengan Karhutla
Selain menghambat pembangunan, Asmar turut mengaitkan persoalan status kawasan hutan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di Kepulauan Meranti.
Ia menyebut setiap tahun pemerintah daerah bersama kepolisian, TNI, BPBD dan berbagai unsur lainnya harus bekerja keras menangani kebakaran di lapangan.
Menurutnya, kejelasan pengelolaan kawasan dan pemanfaatan lahan sesuai aturan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Setiap tahun kita mengalami kebakaran hutan. Yang repot polisi, tentara, BPBD, dan pemerintah daerah. Kalau kawasan ini bisa dikelola dengan baik dan masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga lahannya, saya yakin kebakaran bisa berkurang,” ujarnya.
Asmar juga mencontohkan kebakaran yang terjadi di kawasan hutan dengan luas sekitar 87 hektare. Kondisi tersebut, katanya, menjadi tantangan tersendiri ketika masyarakat ingin memanfaatkan lahan, tetapi masih terkendala status kawasan dan ketentuan hukum.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian persoalan secara terkoordinasi agar pemanfaatan lahan dapat berjalan sesuai aturan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kebakaran.
Ribuan Hektare Tambak Ikan Belum Tergarap
Persoalan kawasan hutan juga disebut menjadi salah satu kendala dalam pengembangan sektor perikanan dan investasi di Kepulauan Meranti.
Asmar mengungkapkan rencana pembangunan tambak ikan di Pulau Merbau dengan luas sekitar 4.015 hektare. Namun, dari total luasan tersebut, pembangunan yang telah terealisasi baru sekitar 250 hektare.
“Pembangunan tambak ikan di Pulau Merbau itu sekitar 4.015 hektare. Yang baru terealisasi sekitar 250 hektare. Masih ada ribuan hektare lagi yang terkendala karena kawasan hutan,” ungkapnya.
Menurut Asmar, apabila persoalan status lahan dapat diselesaikan, potensi pengembangan sektor perikanan tersebut diharapkan mampu mendorong investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memperkuat sektor unggulan daerah.
Ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian bersama dan diperjuangkan melalui koordinasi lintas instansi hingga pemerintah pusat.
Pemkab Percepat Sertifikasi Aset Daerah
Dalam kesempatan itu, Bupati Asmar juga menyoroti masih banyak aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum memiliki sertifikat.
Ia meminta Sekretaris Daerah dan perangkat daerah terkait, khususnya bagian pengelolaan aset, segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk melakukan pendataan, inventarisasi dan percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah.
Menurutnya, legalitas aset sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, menghindari potensi sengketa, serta mendukung perencanaan pembangunan dan pemanfaatan aset daerah.
Asmar juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki rencana menghibahkan tanah kepada sejumlah instansi yang membutuhkan lahan untuk pembangunan kantor maupun fasilitas pelayanan.
Dengan adanya kepastian legalitas tanah, ia berharap semakin banyak kantor instansi vertikal dan fasilitas pemerintahan yang dapat dibangun di Kepulauan Meranti sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Kantor Pertanahan Targetkan 12 Sertifikat BMD Rampung
Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Andrias, S.H., M.H., C.Med., menyampaikan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama tersebut merupakan bentuk nyata komitmen dan sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menurutnya, kerja sama tersebut penting karena urusan pertanahan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penataan ruang, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kerja sama itu, diharapkan terbangun pola koordinasi yang lebih terarah, terintegrasi dan berkelanjutan sehingga berbagai program agraria, tata ruang dan pertanahan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Andrias juga melaporkan bahwa target sertifikasi tanah Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2026 sebanyak 12 bidang tanah.
Dari target tersebut, empat sertifikat telah selesai diproses dan akan diserahkan kepada Bupati Kepulauan Meranti dalam kesempatan tersebut.
“Target sertifikasi tanah BMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026 sebanyak 12 sertifikat. Hari ini sudah kami selesaikan empat sertifikat dan insyaallah akan kami serahkan kepada Bapak Bupati. Pada pertengahan Desember nanti, kami berharap seluruh 12 bidang tanah yang menjadi target dapat diselesaikan,” ungkap Andrias.
Ia menegaskan percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah menjadi salah satu prioritas kerja sama untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengamankan aset milik daerah.
Andrias menjelaskan, kesepakatan bersama tersebut mencakup sejumlah ruang lingkup strategis, di antaranya percepatan sertifikasi tanah aset pemerintah daerah, dukungan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Program Strategis Nasional, serta kerja sama dalam memastikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Selain itu, kerja sama juga mencakup dukungan penyusunan dan penyelesaian rencana tata ruang, pendataan tanah ulayat, serta penyediaan data dan informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T).
Kolaborasi tersebut turut diarahkan pada pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), percepatan penyediaan Peta Zona Tanah (PZT), serta penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
Ruang lingkup lainnya meliputi pemanfaatan One Map Kadasteral untuk administrasi dan pendaftaran tanah, penyediaan sumber daya manusia serta peralatan pendukung, hingga pengintegrasian data pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurut Andrias, integrasi data tersebut diharapkan dapat meningkatkan validasi informasi objek tanah dan bangunan, memperkuat tertib administrasi pertanahan dan perpajakan, serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menambahkan, pelayanan pertanahan tidak dapat dilaksanakan secara optimal oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi, koordinasi, integrasi data dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan.
Andrias berharap kesepakatan yang telah ditandatangani dapat segera ditindaklanjuti melalui program teknis dan operasional dengan pembagian tugas, target pelaksanaan serta mekanisme koordinasi yang jelas.
“Kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi komitmen nyata untuk membangun tata kelola agraria, tata ruang dan pertanahan yang lebih baik di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya.
Ia menegaskan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen terus mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah, tertib administrasi pertanahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti dan Kantor Pertanahan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria, mempercepat legalisasi aset, mendukung investasi dan pembangunan, serta menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih transparan, terintegrasi dan berkelanjutan.
( Ris ) ( Kabar Lintas Riau )












