Pemkab Meranti Batasi Kenaikan Tarif Angkutan Laut Maksimal 10 Persen, Rute Dalam Kabupaten Diminta Tetap
MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti merespons usulan kenaikan tarif angkutan laut sebesar 15 persen yang diajukan dua perusahaan pelayaran, yakni PT Lestari Indoma Bahari (Dumai Line) dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet).
Menanggapi usulan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti menyiapkan batas penyesuaian tarif maksimal 10 persen untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten. Sementara itu, tarif angkutan laut untuk rute dalam wilayah kabupaten, termasuk Selatpanjang–Tanjung Samak, diminta agar tidak mengalami kenaikan.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat penyesuaian tarif angkutan laut yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026).
Pihak perusahaan pelayaran mengusulkan kenaikan tarif dengan alasan meningkatnya biaya operasional, mulai dari harga BBM industri, suku cadang kapal, upah kru, biaya kepelabuhanan, hingga kebutuhan investasi pengadaan kapal baru.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, memaparkan kajian dan telaahan terkait usulan penyesuaian tarif. Pembahasan meliputi dasar hukum, pembagian kewenangan penetapan tarif berdasarkan trayek, serta komponen biaya operasional angkutan penumpang laut.
Fahri menjelaskan, penetapan tarif mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2006, Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1777/XII/2022, serta Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 326/HK/KPTS/X/2022.
Menurutnya, kewenangan penetapan tarif disesuaikan dengan jaringan trayek pelayaran, baik lintas provinsi, antarkabupaten/kota dalam provinsi, maupun trayek dalam wilayah kabupaten.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengatakan pemerintah daerah memahami kebutuhan perusahaan pelayaran untuk melakukan penyesuaian tarif akibat meningkatnya berbagai komponen biaya operasional. Namun, kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Kita harus melihat persoalan ini secara berimbang. Perusahaan pelayaran perlu menjaga keberlangsungan usahanya agar pelayanan transportasi tetap berjalan, tetapi masyarakat juga harus dilindungi dari beban tarif yang terlalu tinggi. Jangan sampai kepentingan satu pihak mengabaikan kepentingan pihak lainnya,” ujarnya.
Muzamil menegaskan, kondisi daya beli masyarakat Meranti yang masih terbatas menjadi pertimbangan penting dalam menyikapi usulan tersebut. Terlebih, transportasi laut merupakan sarana vital yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang mobilitas antarpulau.
Rapat tersebut juga mendapat sejumlah tanggapan dari anggota DPRD Kepulauan Meranti. Ketua Komisi II, Syaifi, menyampaikan keberatan terhadap rencana kenaikan tarif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi II, Jani Pasaribu, bersama anggota Komisi II, Al Amin, meminta pihak perusahaan memaparkan secara terperinci alasan dan komponen biaya yang menjadi dasar pengajuan kenaikan tarif sebesar 15 persen.
Al Amin menambahkan, Komisi II DPRD Kepulauan Meranti akan mengagendakan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme di tingkat legislatif.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kepulauan Meranti merekomendasikan agar pembahasan penyesuaian tarif dilanjutkan melalui mekanisme legislatif sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Turut hadir dalam rapat tersebut pimpinan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Sudandri, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tengku Arifin, serta sejumlah pejabat terkait. (Diskominfotik)
Laporan Karim Meranti
