Komisi II DPRD dan Pemkab Meranti Sepakat Usulkan Tarif Kapal Naik Maksimal 10 Persen
SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bersama Komisi II DPRD membahas usulan penyesuaian tarif tiket angkutan penumpang laut dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026).
Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB tersebut dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., didampingi Ketua Komisi II DPRD, Syaifi Hasan, serta anggota Komisi II, A. Md. Al Amin A, S.Pd., M.M. dan Drs. Jani Pasaribu, M.M.
Pertemuan itu turut dihadiri Dinas Perhubungan (Dishub), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), unsur Asisten dan Staf Ahli, serta sejumlah perwakilan perusahaan pelayaran.
Dalam pemaparannya, Kepala Dishub Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa usulan penyesuaian tarif yang diajukan perusahaan pelayaran telah melalui tahapan survei dan pengumpulan data.
Usulan tersebut didasarkan pada meningkatnya biaya operasional perusahaan, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), suku cadang kapal, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK), hingga biaya Vessel Traffic Services (VTS), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), rambu-rambu pelayaran, serta biaya labuh dan tambat.
Menanggapi usulan tersebut, Pemkab bersama DPRD menegaskan bahwa setiap kebijakan penyesuaian tarif harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat Kepulauan Meranti. Terlebih, transportasi laut merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemampuan masyarakat sebagai pengguna jasa dan keberlangsungan usaha perusahaan pelayaran.
Ia secara khusus meminta agar tarif angkutan laut untuk rute dalam kabupaten tidak mengalami kenaikan.
"Untuk rute dalam kabupaten, khususnya Selatpanjang–Tanjung Samak, kami berharap tidak ada kenaikan tarif karena rata-rata penggunanya adalah masyarakat yang bekerja. Sementara untuk rute di luar kewenangan kabupaten, kami berharap penyesuaian tarif dibatasi maksimal 10 persen," ujar Muzamil.
Senada dengan Wakil Bupati, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi Hasan, bersama anggota Komisi II, Al Amin A, meminta perusahaan pelayaran menyampaikan rincian komponen biaya operasional serta berbagai kendala di lapangan secara transparan.
Menurut mereka, keterbukaan tersebut diperlukan agar usulan penyesuaian tarif dapat dikaji dan ditelaah bersama secara objektif.
Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Drs. Jani Pasaribu, M.M., mengingatkan agar rencana penyesuaian tarif benar-benar dikaji secara cermat dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat maupun pelaku usaha transportasi lokal lainnya, termasuk pengusaha kempang.
Hingga rapat berakhir, belum ada keputusan resmi terkait kenaikan tarif tiket kapal penumpang. Namun, pertemuan tersebut menghasilkan dua rekomendasi utama, yakni mempertahankan tarif lama untuk rute Selatpanjang–Tanjung Samak serta mengusulkan pembatasan kenaikan tarif maksimal 10 persen untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten.
Melalui pembahasan tersebut, Pemkab dan DPRD Kepulauan Meranti berharap kebijakan yang nantinya ditetapkan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, menjaga keterjangkauan transportasi laut bagi masyarakat, sekaligus mendukung keberlangsungan operasional perusahaan pelayaran.
(Humas DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti)
