Meranti dan Karimun Terima Rekomendasi Menko Kumham Imipas,Skema Khusus Perlindungan PMI Selangkah Lagi Terwujud
JAKARTA – Perjuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menghadirkan kebijakan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan mulai menunjukkan perkembangan. Kedua daerah tersebut resmi menerima rekomendasi kebijakan perlindungan PMI melalui skema Special Border Treatment (SBT) dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI.
Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Menko Kumham Imipas RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menko Kumham Imipas, Prof. Dr. Otto Hasibuan, dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Kemenko Kumham Imipas Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026), dan dihadiri perwakilan 50 kementerian serta lembaga pemerintah. Dari seluruh Indonesia, hanya tiga gubernur dan dua kepala daerah kabupaten yang diundang, termasuk Bupati Kepulauan Meranti dan Bupati Karimun.
Hadir langsung dalam kesempatan tersebut Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar, didampingi Wakil Bupati Muzamil Baharudin, S.M., M.M., serta Bupati Karimun Iskandarsyah.
Bupati Asmar menyampaikan, diterimanya rekomendasi tersebut merupakan hasil perjuangan dan koordinasi intensif kedua pemerintah daerah selama hampir satu tahun terakhir, dengan dukungan Kemenko Kumham Imipas serta kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya, rekomendasi ini menjadi landasan penting untuk mendorong lahirnya kebijakan khusus bagi masyarakat di wilayah perbatasan, terutama dalam memperluas kesempatan kerja di Malaysia dengan tetap mengutamakan legalitas, perlindungan, dan keselamatan PMI.
"Alhamdulillah, perjuangan yang sudah hampir satu tahun kita lakukan bersama Kabupaten Karimun kini telah sampai pada tahap penyampaian rekomendasi kebijakan. Selanjutnya, hasil rekomendasi ini akan kami koordinasikan bersama Kabupaten Karimun dan kementerian serta lembaga terkait untuk ditindaklanjuti melalui pembicaraan bilateral dengan Malaysia," ujar Asmar.
Ia menjelaskan, sebelum memasuki pembicaraan bilateral dengan Pemerintah Malaysia, diperlukan koordinasi dan pembahasan terlebih dahulu di tingkat pemerintah Indonesia.
Untuk mempersiapkan tahapan tersebut, Kemenko Kumham Imipas akan membentuk tim yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Karimun.
Kedua daerah berharap seluruh proses koordinasi dan pembahasan internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan pada 2026, sehingga pembicaraan bilateral dengan Malaysia bisa dilaksanakan pada 2027.
"Kita menargetkan pada 2026 seluruh proses dan koordinasi di internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan. Selanjutnya, pada 2027 kita berharap sudah masuk pada tahap pembahasan bilateral dengan Malaysia," jelas Wakil Bupati Muzamil.
Lebih lanjut, Asmar dan Muzamil menerangkan bahwa gagasan Special Border Treatment dilatarbelakangi kondisi geografis serta kebutuhan masyarakat di kedua wilayah yang memiliki kedekatan akses dengan negara tetangga Malaysia.
Selama ini, masyarakat Meranti dan Karimun yang bekerja sebagai PMI di Malaysia masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Mulai dari waktu bekerja, jenis pekerjaan yang dapat diakses, hingga persoalan perlindungan dan keamanan selama bekerja di luar negeri.
Di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan juga belum sepenuhnya mampu menampung kebutuhan seluruh masyarakat.
Karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang dapat membuka akses kesempatan kerja lebih luas bagi masyarakat perbatasan, tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan jaminan perlindungan bagi pekerja migran.
"Kita menyadari bahwa pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat. Karena itu, bagaimana kita bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja, dengan tetap memastikan perlindungan dan keamanan mereka," ungkapnya.
Wakil Bupati Muzamil optimistis, apabila skema kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui kesepakatan antarpemerintah, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kepulauan Meranti dan Karimun.
Selain memperluas peluang kerja, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan perekonomian daerah, serta mendorong kesejahteraan keluarga para pekerja migran.
Sementara itu, Menko Kumham Imipas RI Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan secara nyata.
Ia menyampaikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan harus berangkat dari persoalan konkret di lapangan, didukung data dan kajian hukum yang memadai, serta memuat langkah penyelesaian yang jelas sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Dengan diterimanya rekomendasi tersebut, perjuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menghadirkan skema Special Border Treatment bagi PMI kini memasuki tahapan lanjutan.
Kedua pemerintah daerah berharap proses koordinasi di tingkat nasional dapat berjalan sesuai target, sehingga pembahasan bilateral dengan Pemerintah Malaysia pada 2027 dapat membuka jalan bagi lahirnya kebijakan khusus yang memberikan kepastian hukum, memperluas kesempatan kerja, serta menjamin perlindungan dan keselamatan masyarakat perbatasan yang bekerja di luar negeri.
( Rilis ) ( Kabar Lintas Riau )












