Judul : DPRD Meranti Minta Tarif Dumai Line dan Batam Jet Tak Naik,Kondisi Ekonomi Masyarakat Jadi Pertimbangan
SELATPANJANG – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti meminta perusahaan pelayaran Dumai Line dan Batam Jet mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum menetapkan kenaikan tarif tiket kapal. DPRD berharap tarif angkutan laut tetap dipertahankan seperti harga yang berlaku saat ini.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait usulan penyesuaian tarif tiket angkutan laut yang diajukan PT Pelayaran Nasional Lestari Indomabahari (Dumai Line) dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet), Kamis (19/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti itu dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, SE. Turut hadir jajaran Komisi II DPRD, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Kepulauan Meranti, Kepala KSOP Kelas IV Selatpanjang, serta perwakilan kedua perusahaan pelayaran.
Dalam pertemuan tersebut, H. Khalid Ali meminta pihak perusahaan menjelaskan secara rinci dasar pengajuan penyesuaian tarif, termasuk kondisi biaya operasional kapal dan jumlah penumpang.
Menurutnya, kebijakan kenaikan tarif harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat Kepulauan Meranti yang saat ini masih menghadapi kondisi ekonomi sulit.
"Kami meminta pihak pengusaha kapal untuk memikirkan kondisi ekonomi masyarakat Meranti yang saat ini sedang sulit," tegas Khalid Ali.
Sebagai alternatif, Khalid Ali juga mengusulkan agar kedua perusahaan menjajaki kerja sama operasional melalui sistem pelayaran bergilir. Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya operasional sehingga tidak harus membebankan tambahan biaya kepada penumpang.
Namun, pihak perusahaan menyampaikan bahwa pola operasional bergilir belum tentu mampu menyelesaikan persoalan biaya operasional yang selama ini dihadapi.
Perwakilan perusahaan menjelaskan bahwa terdapat ketimpangan antara biaya operasional kapal dengan jumlah penumpang. Kondisi tersebut semakin terasa pada periode tertentu, khususnya menjelang hari besar seperti Imlek dan Lebaran, ketika perusahaan harus menambah armada serta meningkatkan biaya perawatan kapal.
Selain persoalan tarif, anggota DPRD Kepulauan Meranti, Mulyono, SE, M.Kom, turut menyoroti keterlibatan tenaga kerja lokal dalam operasional perusahaan pelayaran yang beraktivitas di wilayah tersebut.
Ia berharap perusahaan memberikan kesempatan lebih luas kepada putra-putri daerah untuk bekerja dan berkontribusi dalam sektor transportasi laut.
"Kapal beroperasi dan bersandar di Meranti, namun tenaga kerjanya rata-rata berasal dari luar daerah. Kami sangat berharap perusahaan pelayaran dapat memberdayakan putra-putri daerah Meranti," ungkap Mulyono.
Sementara itu, Ardiansyah, SH, M.Si, mempertanyakan alasan rencana penyesuaian tarif yang justru diawali dari rute Kepulauan Meranti. Ia meminta perusahaan turut mempertimbangkan kondisi tarif pada rute lain, seperti Tanjung Pinang, Batam, dan Tanjung Balai Karimun sebagai bahan perbandingan sebelum mengambil kebijakan.
Pandangan serupa juga disampaikan Drs. Jani Pasaribu, MM, dan Sopandi, S.Sos. Keduanya mengingatkan bahwa perubahan tarif pada rute Selatpanjang–Batam berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap biaya transportasi lainnya.
Karena itu, mereka menilai perlu dilakukan kajian secara menyeluruh agar penyesuaian tarif tidak menambah beban masyarakat, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap biaya perjalanan menuju Pekanbaru maupun jasa penyeberangan kempang.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Kepulauan Meranti mengimbau pemerintah daerah dan pihak perusahaan agar saling memahami kondisi serta kepentingan masing-masing. Menurutnya, diperlukan solusi yang mampu menjaga keseimbangan antara kemampuan ekonomi masyarakat dan keberlangsungan operasional perusahaan pelayaran.
Pihak KSOP Kelas IV Selatpanjang juga mendukung upaya pencarian solusi melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan operator pelayaran. Selanjutnya, persoalan usulan penyesuaian tarif tersebut direncanakan untuk dibahas pada tingkat Pemerintah Provinsi Riau.
Pada akhir rapat, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan harapannya agar tarif tiket Dumai Line dan Batam Jet tetap dipertahankan pada harga yang berlaku saat ini.
Namun, apabila penyesuaian tarif memang tidak dapat dihindari setelah melalui pembahasan dan kajian lebih lanjut, DPRD berharap kenaikannya dapat ditekan seminimal mungkin dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.
DPRD menilai transportasi laut merupakan sarana vital bagi masyarakat Kepulauan Meranti, baik untuk kepentingan ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun mobilitas sehari-hari.
Oleh sebab itu, setiap kebijakan terkait tarif angkutan laut harus mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa, tanpa mengabaikan keberlangsungan pelayanan perusahaan pelayaran.
(Humas DPRD)












