Teks foto : DPRD Kepulauan Meranti Gelar Paripurna Ke-8,Bupati Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027
SELATPANJANG – DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026, Rabu (18/11/2026) malam. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian pidato kepala daerah mengenai Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kepulauan Meranti itu dipimpin Ketua DPRD H. Khalid Ali, S.E., didampingi Wakil Ketua Ardiansyah dan Antoni Shidarta.
Sekretaris Dewan (Sekwan), Tunjiarto, dalam laporannya menyampaikan bahwa sebanyak 28 anggota DPRD hadir. Dengan demikian, rapat dinyatakan memenuhi kuorum dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Ketua DPRD H. Khalid Ali kemudian membuka rapat secara resmi dengan mengetukkan palu sidang sebanyak tiga kali sebagai tanda dimulainya persidangan yang terbuka untuk umum.
Dalam pengantarnya, Khalid Ali menjelaskan bahwa rapat paripurna tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16/Kpts-DPRD/BM/XI/2026 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD.
Ia menyebutkan, penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027 merupakan tahapan lanjutan setelah pemerintah daerah dan DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Selanjutnya, dokumen RAPBD beserta Nota Keuangan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas melalui tahapan pembicaraan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Setelah pengantar pimpinan DPRD, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menyampaikan pidato kepala daerah sekaligus memaparkan Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam penyampaiannya, Asmar menyoroti kondisi kemampuan fiskal daerah yang semakin terbatas akibat berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Tidak semua usulan kegiatan dapat diakomodasi sebagai prioritas karena setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah tidak dapat lagi menempatkan seluruh usulan kegiatan sebagai prioritas. Setiap rupiah anggaran harus berpihak pada kebutuhan yang paling mendesak, kewajiban pemerintah daerah, keberlanjutan pelayanan publik, serta program yang memberikan hasil dan manfaat yang jelas bagi masyarakat,” kata Asmar.
Ia menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yakni “Konsolidasi Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi”.
Tema tersebut menjadi arah pembangunan agar dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan memperhatikan penguatan konektivitas wilayah, produktivitas sektor unggulan, pertumbuhan ekonomi inklusif, ketahanan sosial, pelestarian budaya, serta perlindungan lingkungan.
Asmar menegaskan bahwa RAPBD bukan sekadar dokumen yang memuat angka pendapatan dan belanja, tetapi merupakan instrumen kebijakan fiskal untuk menerjemahkan prioritas pembangunan menjadi program dan kegiatan yang terukur.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah tetap memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar dan kewajiban pemerintahan, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, serta belanja pegawai.
Berdasarkan komposisi anggaran sementara dalam Nota Keuangan, alokasi sektor pendidikan direncanakan sebesar 33,22 persen, infrastruktur 28,34 persen, belanja pegawai 35,78 persen, serta urusan pengawasan sebesar 0,27 persen.
Namun, Asmar menyampaikan bahwa angka tersebut masih berpotensi mengalami penyesuaian melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia mengingatkan agar pemenuhan alokasi anggaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian persentase, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pelaksanaan, efektivitas penggunaan anggaran, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah juga akan melakukan pengendalian terhadap belanja yang kurang mendesak, termasuk pengadaan barang dan jasa yang belum memberikan nilai tambah serta belanja operasional yang masih memungkinkan untuk diefisienkan.
“Rasionalisasi bukan semata-mata mengurangi pagu, melainkan memastikan bahwa anggaran digunakan secara ekonomis, efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga diminta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program. Setiap kegiatan harus memiliki keluaran yang jelas, indikator kinerja terukur, jadwal pelaksanaan realistis, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pendapatan Diproyeksikan Rp1,065 Triliun
Dalam Nota Keuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memproyeksikan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1.065.413.121.980 atau sekitar Rp1,065 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 dan pendapatan transfer sebesar Rp879.876.360.418.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp874.783.768.550, belanja modal Rp92.921.571.514, belanja tidak terduga Rp1.000.000.000, serta belanja transfer sebesar Rp99.307.781.916.
Berdasarkan perbandingan antara pendapatan dan belanja, RAPBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp2,6 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan nilai yang sama, yakni Rp2.600.000.000.
Dengan demikian, pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp2,6 miliar sehingga struktur RAPBD 2027 berada dalam posisi berimbang.
Menutup pidatonya, Asmar berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif hingga mencapai persetujuan bersama.
Ia menyebut DPRD merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, terbuka terhadap pandangan, saran, dan masukan dari seluruh fraksi maupun anggota DPRD sebagai bagian dari penyempurnaan rancangan anggaran.
“Mari kita jadikan keterbatasan fiskal ini sebagai momentum untuk memperkuat disiplin anggaran, meningkatkan kualitas belanja, memperluas inovasi pelayanan, dan memastikan pembangunan berjalan lebih terarah,” ujarnya.
Fraksi DPRD Siapkan Pandangan Umum
Usai penyampaian pidato kepala daerah, Ketua DPRD Khalid Ali atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada Bupati atas penjelasan Nota Keuangan RAPBD 2027.
Pimpinan DPRD selanjutnya menyerahkan dokumen RAPBD beserta kelengkapan dan lampirannya kepada seluruh anggota dewan untuk dipelajari dan dicermati oleh masing-masing fraksi.
Khalid Ali meminta seluruh fraksi segera mempersiapkan pandangan umum terhadap rancangan anggaran tersebut. Pandangan umum fraksi dijadwalkan disampaikan dalam Rapat Paripurna berikutnya pada Kamis (19/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Melalui tahapan tersebut, setiap fraksi memiliki kesempatan menyampaikan tanggapan, masukan, pertanyaan, maupun catatan terhadap substansi RAPBD yang diajukan pemerintah daerah sebelum pembahasan berlanjut pada tahapan berikutnya.
Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Bupati Muzamil Baharudin, Sekretaris Daerah Sudandri Jauzah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, para wakil ketua dan ketua fraksi DPRD, seluruh anggota dewan, staf ahli, para asisten, kepala OPD, inspektur, kepala bagian beserta jajaran, camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta undangan lainnya.
Dengan penyampaian Nota Keuangan tersebut, pembahasan RAPBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan selanjutnya. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, efektif, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
(Humas Setwan)












