Ditreskrimsus Polda Riau Ungkap Dugaan Pupuk Palsu 9,7 Ton di Rohul,Seorang Pria Diamankan
PEKANBARU – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan tindak pidana produksi dan peredaran pupuk palsu di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial JN (40) serta menyita barang bukti pupuk dengan total berat mencapai 9,7 ton.
JN diduga terlibat dalam aktivitas pencampuran dan pengemasan ulang pupuk yang tidak sesuai dengan identitas produk aslinya untuk kemudian dipasarkan kepada masyarakat.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran pupuk palsu di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
Menindaklanjuti informasi itu, tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan hingga menemukan aktivitas mencurigakan di Jalan Rambutan Simpang Pir, Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun.
Saat melakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu unit mobil Mitsubishi L300 bernomor polisi BM 8791 MR yang mengangkut pupuk merek Super Fosfat SP-36 dalam kemasan 50 kilogram.
Dari hasil pengembangan, penyelidikan kemudian mengarah ke sebuah gudang yang diketahui disewa oleh JN.
Petugas selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan sekitar 9,7 ton pupuk beserta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mencampur dan mengemas ulang pupuk.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, JN diduga menjalankan modus dengan mencampurkan pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik merek Bola Dunia. Hasil campuran tersebut kemudian dikemas kembali untuk dipasarkan seolah-olah sebagai produk pupuk tertentu.
Aktivitas yang diduga melanggar ketentuan tersebut diperkirakan telah berlangsung sejak 13 Oktober 2026. Pupuk hasil campuran itu dijual dengan harga Rp160 ribu per karung berisi 50 kilogram, dengan keuntungan yang diduga mencapai Rp80 ribu untuk setiap karung.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk Anorganik.
Selain itu, tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Ditreskrimsus Polda Riau menegaskan akan terus melakukan penegakan hukum terhadap praktik kecurangan di sektor pertanian yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya para petani.
Polda Riau juga mengimbau masyarakat agar lebih teliti saat membeli pupuk dengan memastikan legalitas dan kualitas produk. Apabila menemukan indikasi peredaran pupuk palsu, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pihak kepolisian.
Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam melindungi petani, menjaga kualitas pupuk, serta mendukung ketahanan pangan.
( Humas Polda Riau)












