60,59 Persen KK di Meranti Terdata Perlinsos, Pemkab Kerahkan ASN hingga Tenaga Kesehatan
MERANTI – Pendataan masyarakat melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai 60,59 persen. Hingga saat ini, sebanyak 40.929 kepala keluarga (KK) tercatat telah terdaftar dari total sasaran pendataan.
Guna mempercepat pencapaian target, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti akan mengoptimalkan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), kepala sekolah, tenaga pendidik, hingga tenaga kesehatan yang memiliki akses langsung ke masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi percepatan pendataan Perlinsos yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Randolph Hutauruk, mewakili Bupati Asmar, di Ruang Rapat Dinsos P3AP2KB, Selatpanjang, Rabu (11/11/2026).
Kepala Dinsos P3AP2KB Kepulauan Meranti, Rhokaizal, mengungkapkan bahwa capaian pendataan saat ini masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut penting agar seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria dapat terakomodasi dalam proses pendataan.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat membantu menyisir masyarakat di lingkungan masing-masing. Tujuannya agar tidak ada warga yang tertinggal dari pendataan, karena data Perlinsos ini menjadi salah satu dasar dalam penentuan sasaran berbagai program bantuan pemerintah ke depan,” ujarnya.
Menurut Rhokaizal, percepatan pendataan membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama dari instansi yang memiliki jaringan pelayanan hingga ke tingkat desa.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mendukung proses pendaftaran maupun pengajuan sanggahan secara mandiri.
Sementara itu, Randolph Hutauruk menegaskan pentingnya komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memperluas cakupan pendataan, khususnya terhadap masyarakat kurang mampu.
“Kita membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar cakupan pendataan ini semakin luas. Prinsipnya, jangan sampai ada masyarakat yang berhak justru tertinggal dari pendataan,” tegasnya.
Meski demikian, Randolph mengingatkan bahwa masyarakat yang telah terdaftar dalam Portal Perlinsos tidak secara otomatis ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
“Kita membantu masyarakat untuk mendaftar dan memastikan datanya terdata. Namun, perlu dipahami bahwa terdaftar di Perlinsos bukan berarti otomatis mendapatkan bantuan. Penentuan kelayakan tetap melalui proses verifikasi dan pemadanan data sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, BKPSDM menyatakan kesiapan untuk mendorong keterlibatan pejabat struktural di seluruh OPD dan kecamatan sebagai agen Perlinsos.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan turut mengusulkan pelibatan kepala sekolah, sementara Dinas Kesehatan akan mengoptimalkan jaringan tenaga kesehatan hingga tingkat desa.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berharap jangkauan pendataan semakin luas sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai mekanisme pendaftaran dan penentuan penerima bantuan sosial.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinsos P3AP2KB, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perwakilan BKPSDM, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Dinas Kesehatan, serta sejumlah pejabat terkait.
( laporan Karim Kabar Lintas Riau )
