Teks foto : Saat Dialog Pemkab Bengkalis dan Perusahaan PT Adei dan PT Setrum di aula Kantor Camat Pinggir.
KECAMATAN PINGGIR– Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis,Ed Efendi, SH, MH,Rabu (14/10/2026), berrempat di aula pertemuan kantor camat Pinggir, saat memimpin rapat koordinasi bersama PT Adei dan PT SETRUM sekaligus menutup acara tersebut,mengimbau masyarakat dan pihak perusahaan agar menahan diri serta mengedepankan komunikasi dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi antara masyarakat dan personel keamanan (security) di lingkungan perusahaan di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.
Penyelesaian persoalan tersebut diharapkan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengutamakan dialog, mematuhi standar operasional prosedur (SOP), serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu konflik lebih lanjut.
Dalam pertemuan yang membahas persoalan tersebut, ia menegaskan bahwa penentuan benar atau salah bukanlah kewenangan pemerintah daerah, melainkan menjadi ranah aparat penegak hukum dan pengadilan.
“Hari ini memang kita tidak mencari siapa yang salah. Yang menentukan salah dan benar itu nanti akhirnya di peradilan. Kita tidak dalam kapasitas itu. Namun, paling tidak, kita mencoba menguraikan kronologi peristiwa yang terjadi,” demikian disampaikan dalam forum tersebut.
Pemerintah meminta seluruh pihak melihat persoalan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan fakta, data, serta latar belakang kejadian. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, masyarakat diminta melaporkannya kepada aparat berwenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
Kepala desa juga diharapkan berperan aktif menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar situasi tetap aman dan kondusif.
"Perusahaan Diminta Patuhi SOP dan Perhatikan Tenaga Kerja Lokal"
Selain mengimbau masyarakat, pemerintah mengingatkan perusahaan agar menjalankan kegiatan operasional secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Perusahaan diminta tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangannya, terutama ketika menangani persoalan di lapangan yang berkaitan dengan masyarakat sekitar.
Pemerintah juga menyoroti ketentuan penyerapan tenaga kerja lokal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022. Dalam pertemuan tersebut, komposisi tenaga kerja 70 persen dan 30 persen turut disinggung, meskipun rincian penerapannya perlu dipastikan berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku.
Masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, termasuk Kecamatan Pinggir dan desa-desa sekitarnya, diharapkan memperoleh kesempatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika terdapat persoalan dalam proses perekrutan tenaga kerja lokal, masyarakat diminta menyampaikannya melalui kepala desa maupun pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti secara resmi.
Pemerintah juga menyampaikan rencana pembahasan internal mengenai legalitas PT Sentrum serta perusahaan lain yang beroperasi di wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara perusahaan, pemerintah desa, dan pemerintah daerah."tutupnya.
"PT Strum Siap Perkuat Kolaborasi dengan Masyarakat"
Sementara itu, PT Satria Timur Mandiri (Strum), selaku penyedia jasa tenaga keamanan yang bertugas di lingkungan PT ADE, menyatakan kesiapannya untuk membangun kolaborasi dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasir Pati, SH, selaku penasihat hukum PT Satria Timur Mandiri, sebagai tanggapan atas komunikasi dan pertemuan bersama pemerintah daerah terkait persoalan antara personel keamanan dan masyarakat di Kecamatan Pinggir.
Nasir mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah memfasilitasi komunikasi guna mencari jalan terbaik bagi seluruh pihak.
“Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pada prinsipnya, kami bersedia menaati regulasi dan aturan yang berlaku di Kabupaten Bengkalis,” ujarnya.
Menurut Nasir, hubungan antara perusahaan dan masyarakat perlu dibangun melalui komunikasi terbuka serta kerja sama yang saling menguntungkan. Aspirasi masyarakat dan kebutuhan perusahaan dalam menjalankan pengamanan, katanya, harus dapat dikolaborasikan agar seluruh pihak bisa menjalankan aktivitas dengan baik.
“Kami berharap masyarakat dan pihak kami selaku penyedia jasa tenaga keamanan bisa saling bekerja sama. Apa yang menjadi keinginan masyarakat dan kebutuhan perusahaan dapat dikolaborasikan sehingga kita bisa sama-sama bekerja dengan baik,” katanya.
Nasir juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk pencurian buah kelapa sawit.
Di sisi lain, PT Strum berkomitmen memberikan edukasi kepada seluruh personel keamanan agar menjalankan tugas sesuai SOP serta mengutamakan pendekatan humanis ketika berhadapan dengan masyarakat.
“Kami dari PT Satria Timur Mandiri atau Strum tetap mengedukasi personel agar selalu mengedepankan SOP satuan pengamanan dan lebih mengutamakan sikap humanis terhadap masyarakat sekitar,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebelum melaksanakan kegiatan pengamanan di wilayah tersebut, pihaknya telah menjalin silaturahmi dengan sejumlah pemerintah desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pinggir.
Ke depan, komunikasi dan kerja sama tersebut akan terus diperkuat guna menciptakan hubungan yang harmonis antara petugas keamanan, perusahaan, dan masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami siap berkolaborasi dengan masyarakat. Sebelum masuk melakukan kegiatan pengamanan, kami juga sudah bersilaturahmi ke beberapa desa, menemui kepala desa dan tokoh masyarakat. Ke depan, kami akan terus membangun komunikasi serta hubungan kerja sama yang baik,” tutupnya.
Camat Pinggir Imbau Masyarakat Tidak Main Hakim Sendiri
Dalam pertemuan tersebut, Camat Pinggir, Zama Rico Dakanahay, turut mengimbau masyarakat agar mengedepankan koordinasi dan komunikasi dalam menyikapi setiap persoalan di lapangan, terutama terkait dugaan pencurian dan potensi konflik antarwarga.
Masyarakat diminta tidak langsung menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas maupun mengambil tindakan sepihak. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Camat juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak memasuki lahan milik orang lain tanpa izin. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat memicu perselisihan hingga bentrokan fisik.
“Kita semua sudah lelah dengan permasalahan seperti ini. Harapan kita, setelah pertemuan ini persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak terulang lagi di kemudian hari. Apabila nantinya masih terjadi pelanggaran, tentu akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat yang menemukan kejadian di lapangan agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan perangkat setempat, seperti RT, RW, kepala desa, maupun Bhabinkamtibmas.
Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, setiap persoalan diharapkan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menimbulkan konflik baru.
"Jaga Kondusivitas dan Selesaikan Persoalan Melalui Dialog"
Camat juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan menahan diri selama proses penyelesaian persoalan berlangsung.
Komitmen perusahaan untuk mematuhi SOP, mengutamakan pendekatan humanis, serta membangun kolaborasi dengan masyarakat diharapkan menjadi langkah positif dalam memperbaiki hubungan di lingkungan operasional perusahaan.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat, kepatuhan perusahaan terhadap aturan, serta penegakan hukum yang berlaku.
Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, perusahaan, aparat keamanan, dan masyarakat, situasi di Kecamatan Pinggir diharapkan tetap aman dan kondusif serta persoalan serupa tidak kembali terulang."tutup camat pinggir.
(Kabar Lintas Riau)
