Teks foto : Anggota Komisi IV DPRD Rahmad: Musrenbang Jadi Jalur Utama Perjuangan Aspirasi Masyarakat di Tengah Keterbatasan Fiskal
BATHIN SOLAPAN — Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis,Rahmad, S.I.Kom.,menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu jalur utama dalam menyerap sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
Hal tersebut disampaikan Rahmad saat memberikan sambutan pada kegiatan Musrenbang Desa Balai Makam untuk perencanaan pembangunan tahun 2027–2028, Rabu (30/9/2026).
Menurut Rahmad, Musrenbang menjadi ruang penting bagi pemerintah untuk mendengarkan secara langsung berbagai kebutuhan dan usulan masyarakat. Selain melalui Musrenbang, aspirasi juga dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD.
“Setiap reses merupakan bagian dari upaya kita berinteraksi dan menerima masukan serta aspirasi masyarakat. Apa yang disampaikan masyarakat menjadi bahan pemikiran dan perencanaan pemerintah,” ujarnya.
Rahmad mengakui kondisi fiskal daerah saat ini masih menghadapi keterbatasan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak boleh menyurutkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Ia menjelaskan, setiap usulan pembangunan masyarakat harus mengikuti mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan, dimulai dari Musrenbang Desa, kemudian dibahas melalui Musrenbang Kecamatan hingga masuk dalam perencanaan pembangunan tingkat kabupaten.
“Memang kondisi fiskal kita hari ini terbatas. Tetapi itu tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap memberikan kontribusi, sekecil apa pun. Usulan masyarakat tetap kita perjuangkan melalui jalur perencanaan yang ada,” katanya.
Rahmad juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih menunggu sejumlah dana yang menjadi hak daerah dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Ia berharap kondisi keuangan negara ke depan semakin membaik sehingga turut memberikan dampak positif terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Kita tetap bergantung pada kondisi fiskal. Dana bagi hasil juga mengalami pemotongan. Tetapi kita tetap berupaya. Mudah-mudahan kondisi keuangan negara kita semakin baik dan berimbas kepada daerah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmad turut menyinggung perencanaan pembangunan saluran air dan sungai yang telah disiapkan sejak 2025. Perencanaan tersebut mencakup sejumlah tahapan hingga berlanjut ke kawasan muara di Desa Sungai Petani.
Menurutnya, perencanaan tersebut penting sebagai dasar pembangunan sekaligus untuk memastikan kawasan yang menjadi jalur saluran air tidak dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan permukiman.
“Perencanaan saluran sungai itu sudah kita masukkan dan sudah selesai. Tinggal dipublikasikan. Harapan kita bersama PU nanti bisa mengkomunikasikan dan menyosialisasikan batas-batas wilayah saluran air tersebut,” jelasnya.
Ia menekankan, keberadaan perencanaan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ke depan, sekaligus mengantisipasi persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah kawasan permukiman.
“Kenapa kita bangun perencanaan? Supaya barangnya jelas. Kalau mau dibangun, tujuan dan jalurnya sudah ada. Minimal perencanaannya sudah disiapkan, sehingga ke depan, baik melalui pokok pikiran, program kedinasan maupun usulan Musrenbang, sudah ada jalurnya,” katanya.
Rahmad juga meminta perangkat desa, ketua RT dan RW serta masyarakat mengetahui wilayah yang telah ditetapkan dalam perencanaan saluran air. Dengan demikian, pembangunan tidak dilakukan pada kawasan yang berfungsi sebagai jalur drainase.
Selain infrastruktur, ia turut menjelaskan kondisi bantuan hibah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah, katanya, tetap memprioritaskan usulan yang berkaitan dengan aset atau kepemilikan pemerintah.
“Untuk hibah memang kondisinya sedikit terbatas karena efisiensi. Kalau sifatnya bukan kepemilikan pemerintah, mungkin masih terkendala. Tetapi kalau merupakan kepemilikan pemerintah, tentu tetap kita usulkan,” ujarnya.
Rahmad berharap seluruh usulan yang disampaikan masyarakat dapat diprioritaskan sesuai kemampuan anggaran dan dikawal bersama melalui tahapan Musrenbang.
Ia juga mengajak pemerintah desa, kecamatan dan masyarakat bersama-sama mengawal usulan yang telah disepakati agar dapat masuk dalam program pembangunan daerah.
“Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dalam musyawarah ini mendapat ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ke depan daerah kita terus bergerak maju dan pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
