Pemkab Meranti Hormati Proses Hukum Terkait Penggeledahan Bagian Umum
MERANTI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menegaskan menghormati proses hukum yang sedang berjalan menyusul penggeledahan yang dilakukan Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti di Kantor Bupati Meranti, Selasa (8/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bagian Prokopim Setdakab Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran, S.IP., MM., di Selatpanjang, Rabu (9/9/2026).
Yusran mengatakan, penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan dalam penanganan suatu perkara. Pemkab Kepulauan Meranti, lanjutnya, siap bersikap kooperatif dengan memberikan dokumen, data maupun informasi yang diperlukan aparat penegak hukum.
“Kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Penggeledahan itu merupakan bagian dari proses penyidikan dan hal yang normal dalam penegakan hukum,” ujar Yusran.
Menurutnya, Pemkab Kepulauan Meranti menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak mempolitisasi proses hukum yang sedang berlangsung maupun memanfaatkannya untuk kepentingan di luar penegakan hukum.
“Mari kita berikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai proses hukum ini dipolitisir atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Di sisi lain, Yusran memastikan roda pemerintahan di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti tetap berjalan normal. Aktivitas pemerintahan, baik di Sekretariat Daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, tetap berlangsung sebagaimana mestinya.
“Sesuai arahan Bupati juga, seluruh roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Setiap persoalan dalam pengelolaan anggaran menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” katanya.
Yusran turut mengimbau masyarakat dan seluruh pihak agar tidak berspekulasi terkait perkara tersebut maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Kita tunggu saja proses yang sedang berjalan di Kejaksaan. Kita minta jangan ada pihak-pihak yang memanfaatkan isu ini untuk kepentingan lain, apalagi sampai dipolitisir,” ungkapnya.
