Teks foto : Camat M.Rusydy : Forum Komunikasi Listrik Desa dan BUMDes Didorong Lebih Terarah
BATHIN SOLAPAN – Pemerintah Kecamatan Bathin Solapan mendorong terbentuknya forum komunikasi yang menjadi wadah bersama dalam menyampaikan kebutuhan program listrik desa secara lebih terarah, terkoordinasi dan berbasis data.
Hal tersebut disampaikan Camat Bathin Solapan, Muhammad Rusydy, MR., S.STP., M.Si., saat menutup kegiatan monitoring Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis, Kamis (10/9/2026) sore, di Gedung Pertemuan Lantai II Kantor Camat Bathin Solapan.
Kegiatan tersebut membahas evaluasi pemerataan listrik sekaligus kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Bathin Solapan.
Menurut Rusydy, forum komunikasi listrik desa diperlukan agar penyampaian informasi dan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga dinas terkait.
Dengan adanya wadah tersebut, setiap usulan diharapkan tidak lagi disampaikan secara terpisah melalui proposal masing-masing desa, melainkan dihimpun dalam satu basis data yang dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam memperjuangkan program listrik desa.
“Minimal ada grup atau wadah komunikasi. Penyampaian informasi dimulai dari desa, ke kecamatan, kemudian sampai ke dinas. Tujuannya satu, bagaimana program listrik desa ini bisa kita dapatkan dan kita dukung bersama,” ujar Rusydy.
Ia berharap dukungan DPRD Kabupaten Bengkalis, termasuk melalui jaringan dan koordinasi di tingkat pusat, dapat membantu memperjuangkan kembali program listrik desa bagi wilayah yang masih membutuhkan.
Apabila program tersebut kembali dibuka, pemerintah daerah diharapkan telah memiliki data yang lengkap sehingga proses pengusulan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.
“Kalau sudah ada wadah dan datanya, kita tinggal mengirim. Bukan lagi proposal-proposal yang terpisah seperti yang selama ini dilakukan,” katanya.
Selain persoalan listrik desa, monitoring tersebut juga membahas penguatan peran BUMDes. Rusydy menilai pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara berkelanjutan dan profesional, sehingga program yang telah berjalan tidak mudah berubah hanya karena terjadi pergantian kepala desa maupun camat.
Untuk itu, diperlukan pemetaan terhadap potensi masing-masing desa, termasuk kebutuhan, sumber daya dan keahlian masyarakat. Pemetaan tersebut dinilai penting agar kegiatan BUMDes dapat diarahkan sesuai potensi lokal dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menentukan jenis pelatihan yang benar-benar diperlukan.
“Ini bukan hanya kerja pendamping atau Koja. Kita harus berkolaborasi. Kita harus mengetahui potensi desa dan apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dana yang ada benar-benar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Rusydy juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja pendamping dan Koja. Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan menjadi tantangan bagi seluruh pihak untuk menunjukkan kinerja dan tanggung jawab yang lebih baik.
Laporan kegiatan, lanjutnya, tidak boleh hanya sebatas absensi, tetapi harus menggambarkan kondisi dan persoalan yang dihadapi desa secara lebih rinci. Pendamping diharapkan hadir dan memahami persoalan di lapangan sehingga mampu memberikan solusi serta pendampingan yang tepat.
“Kita sama-sama mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Jangan sampai kondisi keuangan daerah menjadi alasan bagi kita untuk tidak bertanggung jawab. Justru kita harus menunjukkan kinerja yang lebih baik,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh pengelola BUMDes, pendamping dan Koja untuk terus berkolaborasi dalam mengembangkan potensi desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pendapatan desa sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau BUMDes bisa menghasilkan pendapatan sendiri untuk desa dan dirasakan langsung oleh masyarakat, tentu itu jauh lebih baik. Karena itu program ini harus terus kita dorong,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Rusydy mengajak seluruh pihak tidak patah semangat menghadapi pergantian kepala desa. Program yang telah berjalan dengan baik, menurutnya, harus tetap dipertahankan melalui pengelolaan yang profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tujuan kita bukan untuk menghakimi, tetapi sama-sama mengevaluasi dan memperbaiki diri. Yang paling penting bagaimana masyarakat dapat merasakan manfaat dari program-program pemerintah. Jangan patah arang dengan pergantian kepala desa. Kalau program kita dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan dengan baik, Insyaallah akan kita perjuangkan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkalis M. Arsya Fadillah, S.IP., Sekretariat DPMD Kabupaten Bengkalis Ade Suwirman, serta sejumlah anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis, di antaranya Surya Riski, Rumbin Sitio, Tantowi Saputra Pangaribuan dan Suyanto.
Turut hadir Sekcam Bathin Solapan Desy Susanty, S.H., para Kasi dan Kasubag Pemerintah Kecamatan Bathin Solapan, para Direktur BUMDes se-Kecamatan Bathin Solapan serta sejumlah undangan lainnya.
