• Jelajahi

    : Bengkalis Agama BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS Bathin Solapan Duri Fokus Fokus : Fokus : DPRD Fokus : DPRD Kab Bengkalis Fokus : DPRD Kabupaten Bengkalis Fokus : DPRD Kepulauan Meranti Fokus : Kecamatan Bathin Solapan Fokus : .Nasional Fokus : Agama Fokus : Bandar Laksamana Fokus : Batam Fokus : Bathin Solapan Fokus : Bathin Solapan.l Fokus : Bengkalis Fokus : Bengkalis. Fokus : DPRD Fokus : DPRD Bengkalis Fokus : DPRD Rohil Fokus : Desa Fokus : Desa Balai Makam Fokus : Duri Fokus : Hukrim Fokus : Inhil Fokus : Jakarta Fokus : Kab Bengkalis Fokus : Kab Rokan Hilir Fokus : Kabupaten Bengkalis Fokus : Kabupaten Inhu Fokus : Kabupaten Kepulauan Meranti Fokus : Kabupaten Siak Fokus : Kapolres Bengkalis Fokus : Kec Bathin Solapan Fokus : Kec Bathin Solapan. Fokus : Kec Pinggir Fokus : Kec Pinggir. Fokus : Kec. Bathin Solapan Fokus : Kecamatan Bathin Solapan Fokus : Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Fokus : Kecamatan Mandau Fokus : Kecamatan Pinggir Fokus : Kepulauan Meranti Fokus : Kesehatan Fokus : Kesehatan. Fokus : Kota Batam Fokus : Kota Dumai Fokus : Kota Duri Fokus : Kulon Progo Fokus : Mandau Fokus : Medan Sumut Fokus : Meranti Fokus : Meranti. Fokus : Nasional Fokus : Olah Raga. Fokus : Pemcam Mandau Fokus : Pemerintah Desa Fokus : Pemkab Bengkalis Fokus : Pemkab Inhil Fokus : Pemkab Meranti Fokus : Pemkab Rohil Fokus : Pemkab Rohul Fokus : Pemkab Rokan Hilir Fokus : Pemkab Siak Fokus : Pendidikan Fokus : Polres Bengkalis Fokus : Polres Rohul Fokus : Polres Siak Fokus : Polsek Mandau Fokus : Provinsi Riau Fokus : Rengat Fokus : Riau Fokus : Rohil Fokus : Rohul Fokus : Siak Fokus : Wali Kota Dumai Fokus :Bathin Solapan Fokus :Polres Bengkalis Fokus Batam Fokus Bengkalis Fokus Inhil Fokus Kota Duri Fokus Nasional Fokus Riau Fokus Rohul Fokus Teluk Kuantan Fokus: Fokus Siak Fukus : Kecamatan Bathin Solapan. Fukus Kecamatan Mandau Fulus : Talang Muandau Fulus :Bandar Laksamana Hukrim IKLAN IKLAN DPRD Kabupaten Rokan Hilir Kabar DPRD Kabar DPRD Sungai Penuh Jambi Kec .Bathin Solapan Kegiatan Pokus : Pekan Baru Pokus : Pendidikan Polres Bengkalis Sosial Sumber : Polhukam RI Video
    Copyright © Kabar Lintas Riau
    Best Viral Premium Blogger Templates

    | SEPUTAR RIAU

    Bupati Labuhanbatu Sampaikan Laporan Keuangan Daerah ke BPK Perwakilan Sumut

    Selasa, 31 Maret 2026, Maret 31, 2026 WIB Last Updated 2026-03-31T15:56:06Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini


    Bupati Labuhanbatu Sampaikan Laporan Keuangan Daerah ke BPK Perwakilan Sumut 


    Medan -Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita,Sp.OG, MKM, didampingi Sekretaris Daerah Ir. Hasan Heri Rambe, menyerahkan Laporan Keuangan Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara.


    Laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK RI perwakilan provinsi Sumatra Utara Paula Henri Simatupang,SE,MSi, di ruang auditorium gedung BPK Sumut jalan imam Bonjol No. 22, Medan, Selasa (31/3/2026).


    Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita menyampaikan bahwa penyampaian LKPD tepat waktu merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan profesional. Ia juga mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras dalam menyusun laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu.


    “Penyampaian LKPD unaudited ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi dan audit oleh BPK. Kami berharap hasil audit nantinya dapat kembali meraih opini terbaik,” ujarnya.


    Laporan yang kami serahkan hari ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kami kelola 1 tahun, dan ini wajib kami laporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK yang sebagaimana telah ditetapkan oleh konstitusi.


    Laporan keuangan ini telah disusun semuanya dengan standar akuntansi pemerintahan dan juga memenuhi ketentuan yang berlaku, namun kami menyadari dalam penyajian laporan keuangan ini masih juga banyak kekurangan-kekurangan.


    Oleh karena itu kami dari pemerintah daerah memohon bimbingan dan masukkan yang konstruktif dari Badan Pemeriksa Keuangan agar kami dapat melakukan penyempurnaan dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan secara lebih baik lagi kedepannya.ujar Bupati.


    Bupati berharap pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan nantinya dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi yang konstruktif yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan dimasa mendatang.


    "Terima kasih kepala BPK perwakilan Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh jajaran atas Sinergi dan koordinasi yang telah terjalin dengan baik selama ini. Semoga melalui kerjasama dan Sinergi yang terus terjaga pengelolaan keuangan pemerintah daerah se- Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi lebih baik dan akuntabel", tutup Bupati Maya.


     

    Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sumut, Paula Henry Simatupang, mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan LKPD tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan, yakni paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.


    Meski demikian, ketepatan waktu penyampaian laporan bukan satu-satunya penentu kualitas laporan keuangan. Menurutnya, kualitas laporan sangat ditentukan oleh kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan serta kelengkapan bukti pendukung.


    “Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar yang berlaku. Terpenting adalah bagaimana penyusunan tersebut memenuhi prinsip akuntansi dan didukung bukti yang memadai,” jelasnya.


    Lebih lanjut, Paula menyampaikan bahwa opini WTP merupakan standar minimal dalam penilaian laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mempertahankan opini tersebut, tetapi juga terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.


    Dalam proses pemeriksaan, BPK juga mengingatkan pentingnya keterbukaan data, kelengkapan dokumen, serta akses terhadap aset dan pihak terkait guna mendukung kelancaran audit.


    “Tim pemeriksa tidak mencari-cari kesalahan, tetapi memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar. Komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi sangat diperlukan agar pemeriksaan berjalan optimal,” tambahnya.


    BPK juga mengimbau pemerintah daerah untuk menghindari berbagai potensi permasalahan, seperti lemahnya sistem pengendalian internal, ketidaksesuaian pencatatan aset, hingga kurangnya bukti pertanggungjawaban belanja.


    Dalam agenda tersebut, Bupati Labuhanbatu menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah bersama dengan lima Bupati lainnya, yakni Bupati Labuhanbatu Utara, Langkat, Tapteng, Padang Lawas dan Walikota Pematangsiantar.


    Sementara itu Bupati Labuhanbatu didampingi oleh Sekdakab Labuhanbatu Ir Hasan Heri Rambe, Kaban BKAD Salman Al Farisi, Kepala Inspektorat Ahlan Truna SH, Protokoler dan Diskominfo.

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    NamaLabel

    +