Teks foto : Ketua DPRD Pimpin Rapat Paripurna Laporan Reses dan Buka Masa Persidangan II Tahun 2026. Dan Persidangan I Tahun Sidang 2025 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026
Bengkalis,— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (19/01/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha, S.E., M.I.P., didampingi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan, serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr. Ersan, TH.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing pada tanggal 6 hingga 11 November 2025. Reses tersebut bertujuan untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
“Pelaksanaan reses merupakan kewajiban setiap anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis Pasal 114 ayat (6), yang mewajibkan setiap anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD,” ujar Septian.
Laporan reses pertama disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Erwan, S.Sos. Ia menyampaikan aspirasi masyarakat terkait peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, khususnya di wilayah terpencil, agar masyarakat yang berada jauh dari pusat kota tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta Puskesmas di Kabupaten Bengkalis.
Selanjutnya, laporan reses disampaikan oleh Ahmad Husein yang menyoroti sektor ekonomi. Ia menyampaikan kebutuhan masyarakat akan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM, pelatihan keterampilan, penyelesaian permasalahan pupuk subsidi bagi petani, pembangunan infrastruktur desa, serta penguatan daya beli masyarakat. Di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, masyarakat mengharapkan bantuan bibit ternak, alat pertanian dan perkebunan, normalisasi kanal, serta pembangunan badan jalan perkebunan.
Fraksi Gerindra dalam laporannya menyampaikan bahwa masyarakat berharap adanya peningkatan pendapatan ekonomi, pembangunan infrastruktur terutama akses antar desa dan rumah ibadah, bantuan bagi kelompok perikanan dan kelompok tani, serta peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicara Sanusi menyampaikan aspirasi masyarakat terkait ketersediaan lapangan pekerjaan, khususnya bagi lulusan perguruan tinggi. Menurutnya, persyaratan kerja saat ini menuntut pengalaman dan keterampilan tertentu, sehingga masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyediakan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja serta pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan ketenagakerjaan yang didukung oleh tenaga pelatih yang kompeten dan profesional.
Fraksi PKB dalam laporan resesnya menyampaikan harapan agar Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera meningkatkan status Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Ro-Ro Air Putih–Sungai Selari menjadi tipe A. Hal ini dinilai penting untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui kelembagaan yang lebih memadai.
Fraksi Bintang Demokrat Karya melalui juru bicara Fakhtiar Qadri menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya peningkatan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan ramah. Selain itu, fraksi ini mendorong peningkatan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sektor infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui SKPD diharapkan memprioritaskan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicara Sanusi menyampaikan aspirasi masyarakat terkait ketersediaan lapangan pekerjaan, khususnya bagi lulusan perguruan tinggi. Menurutnya, persyaratan kerja saat ini menuntut pengalaman dan keterampilan tertentu, sehingga masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyediakan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja serta pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan ketenagakerjaan yang didukung oleh tenaga pelatih yang kompeten dan profesional.
Fraksi PKB dalam laporan resesnya menyampaikan harapan agar Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera meningkatkan status Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Ro-Ro Air Putih–Sungai Selari menjadi tipe A. Hal ini dinilai penting untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui kelembagaan yang lebih memadai.
Fraksi Bintang Demokrat Karya melalui juru bicara Fakhtiar Qadri menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya peningkatan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan ramah. Selain itu, fraksi ini mendorong peningkatan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sektor infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui SKPD diharapkan memprioritaskan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara di bidang pertanian dan perikanan, fraksi ini mendorong penguatan ketahanan pangan dan ekonomi lokal yang berdampak langsung terhadap kemajuan daerah.
Terakhir, Fraksi Amanat Perindo Persatuan menyoroti sektor pendidikan. Fraksi ini meminta Pemerintah Daerah untuk mengkaji ulang besaran bantuan pendidikan yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan biaya pendidikan saat ini, serta memberikan perhatian khusus terhadap bantuan pendidikan bagi mahasiswa pascasarjana.
