Sekjen Kemendagri Dorong Evaluasi Kinerja Daerah Terkait Pengendalian Inflasi
Jakarta — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam upaya pengendalian inflasi. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang Sidang Utama, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Mengacu pada data mingguan bulan Juli, Tomsi mengungkapkan bahwa terjadi tren kenaikan harga sejumlah komoditas di berbagai daerah. “Bawang merah dari 251 kabupaten minggu lalu naik sekarang menjadi 260. Berarti terjadi kenaikan di jumlah kabupaten dan kota,” jelasnya.
Kenaikan serupa juga terlihat pada komoditas lain seperti cabai rawit, beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Ia menyoroti harga telur di Indonesia Timur yang mencapai Rp3.000 per butir. “Kalau satu kilo itu jumlahnya 19, berarti jatuhnya 57.000,” ujar Tomsi.
Meski demikian, ia mengapresiasi stabilitas harga bawang putih di tengah gejolak harga komoditas lain. “Bawang putih hari ini walaupun masih terjadi kenaikan di 74 [kabupaten/kota], tapi dalam satu tahun terakhir mungkin harganya paling murah,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa harga tersebut perlu diturunkan lagi agar berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Lebih lanjut, Tomsi mendorong Pemda untuk aktif menganalisis dan menangani sumber inflasi di wilayah masing-masing. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mengidentifikasi komoditas penyumbang inflasi secara objektif.
Ia juga memaparkan wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi dan terendah. Kota-kota seperti Sukabumi, Yogyakarta, dan Tegal mencatatkan inflasi di atas rata-rata nasional, sedangkan Pangkal Pinang, Jambi, Pontianak, dan Gorontalo dinilai berhasil menjaga kestabilan harga.
Dari keseluruhan daerah yang dipantau, 99 di antaranya menunjukkan inflasi di atas rata-rata nasional. Tomsi meminta kepala daerah meninjau kembali penyebab lonjakan harga dan kualitas pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lapangan. “Kalau tetangganya kiri, kanan, depan, belakang itu bagus, dia naik sendiri, ini berarti orangnya yang tidak mampu. Sumber daya manusianya,” ucapnya.
Ia pun mendorong optimalisasi langkah konkret seperti operasi pasar murah, koordinasi antarwilayah penghasil dan pengguna, serta penggunaan APBD untuk bantuan transportasi distribusi bahan pokok. “Kalau daerahnya langganan cabai, kemudian bawang, yang masih bisa dilakukan, lakukan. Baru itu seorang pejabat yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya,” tegasnya.
Terakhir, Tomsi mengingatkan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan strategi yang terencana, kolaboratif, dan tidak bisa hanya mengandalkan pola kerja konvensional. “Saya minta tolong kepada teman-teman kepala daerah dan dicek apakah dinas-dinasnya melaksanakan kegiatan ini atau tidak,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, pada rapat ini hadir secara langsung sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait. Mereka di antaranya Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani; Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini; Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran; Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono; serta Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono.
Puspen Kemendagri
