Hadiri Rapat Paripurna DPRD,Bupati Asmar Sampaikan Jawaban Ranperda APBD 2027 dan Sambut Pengesahan Perda Pemajuan Kebudayaan
MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menghadiri Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang I Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat (20/11/2026), di Balai Sidang Paripurna DPRD.
Rapat paripurna tersebut membahas dua agenda penting, yakni penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 serta laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait persetujuan dan pengesahan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dalam penyampaian jawabannya, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, saran, dan pandangan yang dinilai konstruktif dalam penyempurnaan rancangan anggaran daerah tahun 2027.
Terkait RAPBD 2027, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memaparkan sejumlah kebijakan prioritas, mulai dari pengelolaan anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur hingga peningkatan pelayanan dasar masyarakat.
Dari sisi postur anggaran, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,068 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp874,78 miliar dan belanja modal sebesar Rp92,92 miliar atau sekitar 8,70 persen.
Pemerintah daerah akan menerapkan efisiensi belanja secara selektif dan berbasis kinerja, dengan tetap memastikan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat terpenuhi.
Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,065 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185,53 miliar atau 17,41 persen dan pendapatan transfer sebesar Rp879,87 miliar atau 82,59 persen.
Untuk mengoptimalkan target pajak daerah sebesar Rp25,61 miliar, Pemkab Meranti akan memperluas digitalisasi pembayaran melalui QRIS dan layanan PBB-P2 daring, memasang alat perekam transaksi atau tapping box, serta menggandeng Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penagihan piutang pajak, khususnya terhadap wajib pajak berskala besar.
Langkah tersebut tetap memperhatikan kemampuan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adapun defisit anggaran sebesar Rp2,6 miliar direncanakan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalan poros, rehabilitasi pelabuhan bongkar muat, di antaranya Pelabuhan Semulut, Mekong, dan Tanjung Samak, serta mengusulkan penanganan abrasi pantai kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Pada sektor kelistrikan, Pemkab Meranti terus berkoordinasi dengan PT PLN untuk memperluas akses listrik bagi 2.767 rumah tangga atau sekitar 5,9 persen masyarakat yang belum menikmati layanan listrik.
Upaya tersebut dilakukan melalui program Listrik Desa (LISDES) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), sekaligus mendukung pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV.
Sementara di bidang pendidikan, alokasi anggaran telah memenuhi ketentuan sebesar 33,22 persen. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi pemerataan distribusi tenaga pendidik serta mengkaji kemungkinan pemberian beasiswa penuh bagi masyarakat.
Di bidang kesehatan, perhatian diarahkan pada evaluasi distribusi tenaga medis, pengkajian layanan donor darah di tingkat kecamatan, serta peningkatan transparansi tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD dan puskesmas.
Untuk mengantisipasi bencana, pemerintah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1 miliar. Selain itu, pembangunan sekat kanal akan dilakukan di wilayah rawan kebakaran lahan gambut, khususnya Kecamatan Rangsang, Rangsang Pesisir, dan Merbau, dengan dukungan dana Bantuan Presiden.
Terkait penataan aparatur, proporsi belanja pegawai dalam RAPBD 2027 tercatat sebesar 35,78 persen. Pemerintah daerah juga menyesuaikan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai ketentuan pemerintah pusat serta menyusun usulan kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2027 berdasarkan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah.
Perda Pemajuan Kebudayaan Resmi Disahkan
Pada agenda kedua, Bupati Asmar menyambut baik persetujuan dan pengesahan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Menurutnya, regulasi yang telah melalui proses pembahasan sejak 2024 tersebut menjadi landasan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya serta kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Hal itu juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
“Pengesahan Peraturan Daerah ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal dari kerja bersama yang lebih nyata,” ujarnya.
Bupati Asmar menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui perangkat daerah terkait akan segera menindaklanjuti Perda tersebut dengan menyusun aturan pelaksana, melakukan pendataan objek pemajuan kebudayaan, memperkuat peran sanggar dan komunitas budaya, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam sektor pendidikan dan pariwisata daerah.
Dengan disahkannya Perda tersebut, diharapkan upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah dapat berjalan lebih terarah, sekaligus menjaga identitas dan warisan budaya Kepulauan Meranti agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.
( Rilis / Kabar Lintas Riau )












