Teks foto : DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti Sepakati KUA-PPAS APBD 2027,Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp1,065 Triliun
SELATPANJANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pimpinan DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Ardiansyah, S.H., M.Si., didampingi Ketua DPRD H. Khalid Ali, S.E., dan Wakil Ketua Antoni Shidarta, S.H., M.H. Turut hadir Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, perwakilan instansi vertikal, serta undangan lainnya.
Sebelum rapat dimulai, Sekretaris Dewan menyampaikan laporan bahwa sebanyak 21 dari 30 anggota DPRD telah menandatangani daftar hadir. Dengan jumlah tersebut, rapat dinyatakan memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan sesuai ketentuan Pasal 132 Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.
Dalam rapat tersebut, agenda utama adalah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027, setelah melalui pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Setelah pimpinan sidang meminta persetujuan anggota dewan terhadap hasil pembahasan, seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju secara aklamasi. Persetujuan tersebut kemudian disahkan melalui ketukan palu pimpinan sidang dan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama Bupati Kepulauan Meranti.
Berdasarkan hasil pembahasan, postur APBD Murni Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.068.013.121.980.
Dari jumlah tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.065.413.121.980, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp879.876.360.418.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.068.013.121.980. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp2.600.000.000.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp2.600.000.000, tanpa pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp2.600.000.000 sehingga struktur anggaran berada dalam posisi seimbang.
Besarnya pendapatan transfer menunjukkan bahwa sumber penerimaan tersebut masih menjadi penopang utama keuangan daerah. Di sisi lain, proyeksi PAD sebesar Rp185,53 miliar menjadi salah satu komponen penting dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal dan kemandirian keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Meski telah disepakati, KUA-PPAS masih merupakan dokumen kebijakan dan plafon anggaran sementara yang menjadi pedoman dalam tahapan penyusunan APBD selanjutnya. Rincian program, kegiatan, dan alokasi anggaran akan dituangkan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya usai penandatanganan nota kesepakatan, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama serta komitmen selama proses pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.
Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Namun, penandatanganan nota kesepakatan bukanlah akhir dari tahapan penganggaran, melainkan menjadi landasan untuk melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Asmar berharap rancangan APBD yang disusun nantinya dapat lebih realistis, berimbang, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan anggaran, katanya, harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan publik dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS APBD 2027 telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, termasuk prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.
Menurut Asmar, terdapat tiga agenda utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan daerah pada 2027, yakni percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah akan mendorong optimalisasi potensi pertanian dan komoditas unggulan daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menggerakkan aktivitas ekonomi berbasis potensi wilayah.
Sementara pada sektor pelayanan publik, peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan pelayanan dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan antarpulau.
Adapun dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan menanggulangi kemiskinan, pemerintah akan memperkuat program jaring pengaman sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaannya harus dilakukan secara tepat sasaran agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Bupati menegaskan, seluruh agenda pembangunan tersebut harus didukung pengelolaan anggaran yang mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.
“Setiap rupiah dalam APBD harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Asmar.
Ia juga menyampaikan bahwa berbagai dinamika selama pembahasan, termasuk perbedaan pandangan, perdebatan, dan masukan kritis dari anggota DPRD, merupakan bagian dari proses demokrasi sekaligus wujud tanggung jawab bersama dalam merumuskan kebijakan anggaran daerah.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Asmar mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu, tenaga, serta pemikiran dalam pembahasan KUA-PPAS tersebut.
Usai penandatanganan kesepakatan, Asmar langsung menginstruksikan TAPD bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menindaklanjuti hasil pembahasan secara cepat, tepat, dan cermat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan berpedoman pada pagu anggaran dan indikator kinerja yang telah disepakati. Setiap program dan kegiatan harus memiliki sasaran serta ukuran keberhasilan yang jelas.
Dokumen RKA-SKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh unsur pemerintah daerah dan DPRD untuk terus memperkuat sinergi dan menjaga semangat kebersamaan dalam menjalankan agenda pembangunan.
Menurutnya, meskipun memiliki peran dan fungsi berbeda, eksekutif dan legislatif harus tetap berjalan dalam satu tujuan, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat Kepulauan Meranti.
“Marilah kita bersama-sama membangun Kabupaten Kepulauan Meranti demi mewujudkan masyarakat yang Unggul, Agamis, dan Sejahtera,” ujar Asmar.
Ia berharap sinergi yang telah terbangun selama pembahasan KUA-PPAS dapat terus dipertahankan hingga seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 selesai. Dengan perencanaan matang, penganggaran yang bertanggung jawab, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran, APBD diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti.
(Humas Setwan)












