• Jelajahi

    : Bengkalis Agama BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS Bathin Solapan Duri Fokus Fokus : Fokus : DPRD Fokus : DPRD Kab Bengkalis Fokus : DPRD Kabupaten Bengkalis Fokus : DPRD Kepulauan Meranti Fokus : Kecamatan Bathin Solapan Fokus : .Nasional Fokus : Agama Fokus : Bandar Laksamana Fokus : Batam Fokus : Bathin Solapan Fokus : Bathin Solapan.l Fokus : Bengkalis Fokus : Bengkalis. Fokus : DPRD Fokus : DPRD Bengkalis Fokus : DPRD Rohil Fokus : Desa Fokus : Desa Balai Makam Fokus : Duri Fokus : Hukrim Fokus : Inhil Fokus : Jakarta Fokus : Kab Bengkalis Fokus : Kab Rokan Hilir Fokus : Kabupaten Bengkalis Fokus : Kabupaten Inhu Fokus : Kabupaten Kepulauan Meranti Fokus : Kabupaten Siak Fokus : Kapolres Bengkalis Fokus : Kec Bathin Solapan Fokus : Kec Bathin Solapan. Fokus : Kec Pinggir Fokus : Kec Pinggir. Fokus : Kec. Bathin Solapan Fokus : Kecamatan Bathin Solapan Fokus : Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Fokus : Kecamatan Mandau Fokus : Kecamatan Pinggir Fokus : Kepulauan Meranti Fokus : Kesehatan Fokus : Kesehatan. Fokus : Kota Batam Fokus : Kota Dumai Fokus : Kota Duri Fokus : Kulon Progo Fokus : Mandau Fokus : Medan Sumut Fokus : Meranti Fokus : Meranti. Fokus : Nasional Fokus : Olah Raga. Fokus : Pemcam Mandau Fokus : Pemerintah Desa Fokus : Pemkab Bengkalis Fokus : Pemkab Inhil Fokus : Pemkab Meranti Fokus : Pemkab Rohil Fokus : Pemkab Rohul Fokus : Pemkab Rokan Hilir Fokus : Pemkab Siak Fokus : Pendidikan Fokus : Polres Bengkalis Fokus : Polres Rohul Fokus : Polres Siak Fokus : Polsek Mandau Fokus : Provinsi Riau Fokus : Rengat Fokus : Riau Fokus : Rohil Fokus : Rohul Fokus : Siak Fokus : Wali Kota Dumai Fokus :Bathin Solapan Fokus :Polres Bengkalis Fokus Batam Fokus Bengkalis Fokus Inhil Fokus Kota Duri Fokus Nasional Fokus Riau Fokus Rohul Fokus Teluk Kuantan Fokus: Fokus Siak Fukus : Kecamatan Bathin Solapan. Fukus Kecamatan Mandau Fulus : Talang Muandau Fulus :Bandar Laksamana Hukrim IKLAN IKLAN DPRD Kabupaten Rokan Hilir Kabar DPRD Kabar DPRD Sungai Penuh Jambi Kec .Bathin Solapan Kegiatan Pokus : Pekan Baru Pokus : Pendidikan Polres Bengkalis Sosial Sumber : Polhukam RI Video
    Copyright © Kabar Lintas Riau
    Best Viral Premium Blogger Templates

    | SEPUTAR RIAU

    Delapan Fraksi DPRD Meranti Bedah RAPBD 2027 Rp1,06 Triliun,PAD,Infrastruktur hingga Kemiskinan Jadi Sorotan

    Kamis, 19 November 2026, November 19, 2026 WIB Last Updated 2026-11-19T13:24:36Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini


    Delapan Fraksi DPRD Meranti Bedah RAPBD 2027 Rp1,06 Triliun,PAD, Infrastruktur hingga Kemiskinan Jadi Sorotan


    SELATPANJANG – Delapan fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Persoalan rendahnya kemandirian fiskal, dominasi belanja pegawai, minimnya belanja modal, pemerataan infrastruktur, hingga tingginya angka kemiskinan menjadi sorotan utama.


    Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan Pertama Tahun 2026 di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Jalan Terpadu, Selatpanjang, Kamis (19/11/2026).


    Rapat dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., dan dihadiri Sekretaris Daerah Sudandri Jauzah, S.H., yang mewakili bupati, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta insan pers.


    Dalam rancangan RAPBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.065.413.121.980 atau sekitar Rp1,06 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 dan pendapatan transfer sebesar Rp879.876.360.418.


    Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.068.013.121.980 sehingga terdapat defisit sebesar Rp2,6 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.


    Ketua DPRD H. Khalid Ali mengatakan, penyampaian pandangan umum fraksi merupakan tahapan lanjutan pembahasan RAPBD sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 01 Tahun 2019.


    "Pada rapat paripurna hari ini, kita akan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027," ungkap Khalid Ali.


    PDI Perjuangan Soroti PAD dan Infrastruktur


    Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Nina Surya Fitri, S.H., M.Kn., menilai target PAD tahun 2027 sebesar Rp185,53 miliar cukup optimistis. Pasalnya, realisasi PAD tahun 2026 baru mencapai 35,13 persen dari target Rp200,51 miliar.


    Pemerintah daerah diminta menyiapkan strategi konkret untuk meningkatkan pendapatan, termasuk penagihan tunggakan pajak dan pengawasan potensi pajak restoran, hotel, sarang burung walet, serta reklame.


    Fraksi ini juga meminta evaluasi terhadap kontribusi BUMD agar tidak hanya bergantung pada penyertaan modal, tetapi mampu memberikan dividen bagi peningkatan PAD.


    Dari sisi belanja, PDI Perjuangan menyoroti besarnya belanja operasi yang mencapai Rp874,78 miliar, sementara belanja modal hanya sekitar Rp92,92 miliar.


    Pemerintah diminta meningkatkan belanja modal, terutama untuk pembangunan jalan kabupaten, jembatan, dan penyediaan air bersih.


    Persoalan abrasi di Pulau Rangsang, Rangsang Pesisir, Rangsang Barat, Pulau Merbau, Merbau, dan Tebing Tinggi Barat juga menjadi perhatian.


    Selain itu, persoalan pemadaman listrik bergilir, gangguan jaringan, kanal dan pintu air, jalan rusak, drainase, serta pembangunan tanggul sungai diminta segera ditangani.


    Di bidang pendidikan dan sosial, fraksi ini mendorong pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, beasiswa penuh bagi siswa berprestasi, serta peningkatan perlindungan sosial. Perhatian juga diminta terhadap kader Posyandu dan guru agama di bawah Kementerian Agama.


    Sementara di sektor kesehatan, peningkatan fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) dan penambahan tenaga kesehatan di pedesaan dinilai penting.


    PAN Nilai Belanja Modal di Bawah 10 Persen Belum Memadai


    Fraksi PAN melalui juru bicara Syaifi Hasan, A.Md., mengingatkan agar keterbatasan ruang fiskal akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat tidak dijadikan alasan untuk mengurangi pemenuhan hak dasar masyarakat.


    PAN meminta rasionalisasi belanja operasional birokrasi agar anggaran lebih banyak diarahkan pada program prioritas.


    Fraksi ini juga menyoroti ketergantungan terhadap dana transfer yang mencapai lebih dari 82 persen dari total pendapatan daerah. Pemerintah diminta memperkuat PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan.


    Alokasi belanja modal sebesar Rp92,92 miliar atau 8,70 persen dari total belanja dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah kepulauan.


    "Sebagai kabupaten kepulauan yang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, alokasi belanja modal di bawah 10 persen sangat tidak memadai," ujar Syaifi Hasan.


    PAN meminta anggaran infrastruktur diarahkan pada pembangunan jalan penghubung antardesa dan antarkecamatan serta pelabuhan bongkar muat antarpulau.


    Pemerintah juga didorong memperjuangkan DAK fisik dan bantuan keuangan provinsi untuk pembangunan pemecah gelombang serta pengendalian abrasi.


    Di sektor pendidikan, alokasi anggaran sebesar 33,22 persen diharapkan mampu memperbaiki pemerataan tenaga pendidik dan fasilitas sekolah, terutama di pulau-pulau terluar.


    PAN turut menilai alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1 miliar terlalu kecil untuk menghadapi potensi abrasi, banjir rob, kebakaran hutan dan lahan, serta keadaan darurat lainnya.


    PKB dan PSI Minta Belanja Lebih Seimbang


    Fraksi gabungan PKB dan PSI melalui juru bicara Drs. Jani Pasaribu, M.M., menyoroti komposisi belanja daerah yang perlu dikelola secara lebih seimbang.


    Fraksi ini mencermati belanja pegawai sebesar 35,78 persen, belanja pendidikan 33,22 persen, belanja infrastruktur 28,34 persen, serta alokasi pengawasan yang hanya 0,27 persen.


    Menurut mereka, komposisi anggaran harus mampu menyeimbangkan kebutuhan pelayanan pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pengawasan.


    PKB dan PSI juga meminta pemerintah lebih serius menggali potensi PAD dari aset daerah, perdagangan, perkebunan, perikanan, dan sektor jasa tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha kecil.


    Efisiensi anggaran, menurut fraksi ini, tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemangkasan belanja, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas program dan memastikan setiap rupiah memberikan manfaat.


    "Selain itu, sinergi pemerintah daerah dan DPRD, transparansi pengelolaan anggaran, penetapan target yang jelas, serta evaluasi berkala perlu diperkuat," kata Jani Pasaribu.


    Golkar Minta Jalan Pelabuhan dan Layanan Kesehatan Diperhatikan


    Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Elvira Nindia Pradista, S.H., meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan, drainase, pengelolaan sampah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penataan pasar dan kawasan perdagangan.


    Salah satu persoalan yang disoroti adalah akses jalan menuju sejumlah pelabuhan yang kerap terendam saat air pasang, antara lain di kawasan Semulut, Mekong-Semukut, Tanjung Samak, dan sejumlah pelabuhan lainnya.


    "Persoalan ini tidak boleh dibiarkan karena berdampak langsung terhadap kelancaran transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat," ujar Elvira.


    Di sektor kesehatan, Golkar meminta setiap Puskesmas memiliki tenaga dokter umum, dokter gigi, dan bidan desa.


    Fraksi ini juga mengusulkan pelayanan donor darah dijadwalkan di setiap Puskesmas. Usulan tersebut dilatarbelakangi kesulitan mencari pendonor ketika dibutuhkan, sementara persediaan darah di RSUD masih terbatas.


    Golkar turut mendorong digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat serta pelaku UMKM.


    Gerindra Kritik Keterlambatan Penyampaian RAPBD


    Fraksi Gerindra melalui juru bicara Mulyono, S.E., M.I.Kom., menyoroti keterlambatan penyampaian RAPBD 2027 kepada DPRD.


    Mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026, RAPBD seharusnya disampaikan pada pekan kedua atau ketiga September. Namun, rancangan tersebut baru disampaikan pada pekan kedua November atau terlambat sekitar dua bulan.


    Keterlambatan tersebut dinilai mengurangi waktu DPRD untuk melakukan analisis dan pembahasan secara mendalam.


    Gerindra juga meminta pemerintah menerapkan penganggaran berbasis hasil atau outcome-oriented budgeting.


    "Setiap rupiah anggaran dikaitkan langsung dengan hasil nyata bagi masyarakat," tegas Mulyono.


    Fraksi ini mencermati penurunan total APBD sekitar Rp68 miliar atau 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah diminta lebih selektif menentukan program dan kegiatan untuk meminimalkan potensi tunda bayar.


    Gerindra turut mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap alokasi DAU, DAK, dan DBH, termasuk kebutuhan pembayaran gaji sekitar 2.900 PPPK penuh waktu dan paruh waktu dengan nilai lebih dari Rp110 miliar.


    Selain itu, pengawasan pengelolaan dana BLUD di RSUD dan Puskesmas diminta diperketat. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) harus dilakukan secara sistematis agar pengelolaan keuangan tetap sehat dan pelayanan kesehatan semakin baik.


    NasDem Ingatkan Dampak Berkurangnya Dana Transfer


    Fraksi NasDem melalui juru bicara Rosihan Afrizal, S.H., menyoroti semakin terbatasnya ruang fiskal daerah akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), termasuk DAU, DBH, dan DAK.


    NasDem meminta pemerintah lebih cermat menentukan prioritas belanja dengan tetap memperhatikan pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, serta kebutuhan dasar masyarakat.


    "Setiap rupiah dana APBD harus digunakan untuk kebutuhan prioritas masyarakat," jelas Rosihan.


    Untuk memperkuat keuangan daerah, NasDem mendorong optimalisasi PAD melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang transparan serta terukur.


    Digitalisasi pemungutan pajak dinilai dapat meningkatkan pendapatan sekaligus menekan kebocoran penerimaan. Pemerintah juga diminta menempatkan aparatur yang kompeten, jujur, dan dapat dipercaya dalam pengelolaan pendapatan daerah.


    PKS Minta Kemiskinan dan Jalan Rusak Jadi Prioritas


    Fraksi PKS melalui juru bicara Pazrul Amraini, S.Pd.I., meminta pemerintah memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi PAD tanpa membebani masyarakat.


    Di bidang pendidikan, PKS mengingatkan agar pemenuhan anggaran wajib minimal 20 persen tidak hanya berorientasi pada besaran alokasi, tetapi juga manfaatnya bagi masyarakat.


    Anggaran pendidikan diharapkan digunakan untuk memperbaiki sekolah, mendukung BOS, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru, serta mencegah anak putus sekolah.


    PKS juga meminta pendataan kondisi sekolah secara terperinci, mulai dari rusak berat, rusak sedang, hingga tidak layak digunakan, disertai target perbaikan pada 2027.


    Persoalan jalan rusak dan akses antardesa juga diminta menjadi prioritas, terutama di Kecamatan Tasik Putri Puyu, Merbau, Pulau Merbau, Rangsang Pesisir, dan wilayah lainnya.


    Sorotan paling serius disampaikan terkait angka kemiskinan Kepulauan Meranti yang mencapai 20,51 persen berdasarkan data BPS. Angka tersebut masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Riau, sementara tingkat kemiskinan provinsi tercatat 6,16 persen.


    "Kondisi ini membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Pemerintah diminta mengevaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran, disertai pemberdayaan masyarakat, pembukaan lapangan kerja, serta penguatan UMKM," ungkap Pazrul.


    PPP Demokrat Minta PAD Ditingkatkan dan BKPSDM Siapkan CPNS 2027


    Fraksi PPP Demokrat melalui juru bicara Dyan Desmanengsih, S.Sos., M.I.P., menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer pemerintah pusat.


    Dari total pendapatan Rp1,065 triliun, PAD ditargetkan Rp185,53 miliar atau sekitar 17,41 persen. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp879,87 miliar atau 82,59 persen.


    Fraksi ini meminta pemerintah menggali potensi pendapatan daerah, mengevaluasi belanja yang tidak mendesak, serta mengarahkan belanja modal untuk pembangunan konektivitas dan infrastruktur publik yang mendukung sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian.


    Selain itu, penataan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pelayanan publik juga perlu dilakukan.


    Secara khusus, PPP Demokrat meminta pemerintah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempersiapkan seluruh aspek terkait rencana penerimaan CPNS Tahun 2027.


    "Persiapan tersebut meliputi pemetaan kebutuhan formasi sesuai kebutuhan daerah, kesiapan administrasi, serta koordinasi dengan pemerintah pusat," ujar Dyan.


    Fraksi ini berharap proses penerimaan CPNS nantinya berlangsung transparan, objektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


    "Dengan demikian, seleksi dapat memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh putra-putri terbaik daerah untuk berkompetisi dan memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan," harapnya.


    Berbagai catatan yang disampaikan delapan fraksi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan RAPBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027.


    Peningkatan PAD, efisiensi belanja, penguatan infrastruktur, pemerataan pendidikan dan kesehatan, hingga penanganan kemiskinan diharapkan menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan.


    Rapat paripurna selanjutnya dijadwalkan Jumat (20/11/2026) pukul 09.00 WIB dengan agenda penyampaian tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum delapan fraksi DPRD.


    (Humas Setwan Meranti)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    NamaLabel

    +