• Jelajahi

    : Bengkalis Agama BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS Bathin Solapan Duri Fokus Fokus : Fokus : DPRD Fokus : DPRD Kab Bengkalis Fokus : DPRD Kabupaten Bengkalis Fokus : DPRD Kepulauan Meranti Fokus : Kecamatan Bathin Solapan Fokus : .Nasional Fokus : Agama Fokus : Bandar Laksamana Fokus : Batam Fokus : Bathin Solapan Fokus : Bathin Solapan.l Fokus : Bengkalis Fokus : Bengkalis. Fokus : DPRD Fokus : DPRD Bengkalis Fokus : DPRD Rohil Fokus : Desa Fokus : Desa Balai Makam Fokus : Duri Fokus : Hukrim Fokus : Inhil Fokus : Jakarta Fokus : Kab Bengkalis Fokus : Kab Rokan Hilir Fokus : Kabupaten Bengkalis Fokus : Kabupaten Inhu Fokus : Kabupaten Kepulauan Meranti Fokus : Kabupaten Siak Fokus : Kapolres Bengkalis Fokus : Kec Bathin Solapan Fokus : Kec Bathin Solapan. Fokus : Kec Pinggir Fokus : Kec Pinggir. Fokus : Kec. Bathin Solapan Fokus : Kecamatan Bathin Solapan Fokus : Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Fokus : Kecamatan Mandau Fokus : Kecamatan Pinggir Fokus : Kepulauan Meranti Fokus : Kesehatan Fokus : Kesehatan. Fokus : Kota Batam Fokus : Kota Dumai Fokus : Kota Duri Fokus : Kulon Progo Fokus : Mandau Fokus : Medan Sumut Fokus : Meranti Fokus : Meranti. Fokus : Nasional Fokus : Olah Raga. Fokus : Pemcam Mandau Fokus : Pemerintah Desa Fokus : Pemkab Bengkalis Fokus : Pemkab Inhil Fokus : Pemkab Meranti Fokus : Pemkab Rohil Fokus : Pemkab Rohul Fokus : Pemkab Rokan Hilir Fokus : Pemkab Siak Fokus : Pendidikan Fokus : Polres Bengkalis Fokus : Polres Rohul Fokus : Polres Siak Fokus : Polsek Mandau Fokus : Provinsi Riau Fokus : Rengat Fokus : Riau Fokus : Rohil Fokus : Rohul Fokus : Siak Fokus : Wali Kota Dumai Fokus :Bathin Solapan Fokus :Polres Bengkalis Fokus Batam Fokus Bengkalis Fokus Inhil Fokus Kota Duri Fokus Nasional Fokus Riau Fokus Rohul Fokus Teluk Kuantan Fokus: Fokus Siak Fukus : Kecamatan Bathin Solapan. Fukus Kecamatan Mandau Fulus : Talang Muandau Fulus :Bandar Laksamana Hukrim IKLAN IKLAN DPRD Kabupaten Rokan Hilir Kabar DPRD Kabar DPRD Sungai Penuh Jambi Kec .Bathin Solapan Kegiatan Pokus : Pekan Baru Pokus : Pendidikan Polres Bengkalis Sosial Sumber : Polhukam RI Video
    Copyright © Kabar Lintas Riau
    Best Viral Premium Blogger Templates

    | SEPUTAR RIAU

    Sambut HUT ke-18,Pemkab Meranti Hapus 100 Persen Denda PBB-P2 hingga Akhir Tahun

    Selasa, 27 Oktober 2026, Oktober 27, 2026 WIB Last Updated 2026-10-28T03:34:48Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini


    Sambut HUT ke-18,Pemkab Meranti Hapus 100 Persen Denda PBB-P2 hingga Akhir Tahun


    MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, memberikan stimulus kepada masyarakat melalui penghapusan 100 persen sanksi administrasi atau denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program relaksasi pajak ini berlaku mulai 22 Oktober hingga 31 Desember 2026.


    Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang memiliki tunggakan pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kepulauan Meranti.


    Penghapusan denda itu tertuang dalam Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 365/HK/KPTS/X/2026 tentang Pemberian Stimulus PBB-P2 berupa Pengurangan Sanksi Pajak Daerah Tahun 2026.


    Program ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Meranti ke-18 yang jatuh pada 19 Desember 2026.


    Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 dapat melunasi kewajibannya tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan. Masyarakat cukup membayar pokok pajak sesuai ketentuan yang berlaku.


    Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, mengatakan kebijakan relaksasi tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2.


    “Dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-18 Kabupaten Kepulauan Meranti, pemerintah daerah memberikan relaksasi berupa penghapusan denda administrasi PBB-P2 sebesar 100 persen hingga akhir tahun 2026. Kami berharap kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya,” ujar Asmar.


    Menurutnya, peringatan hari jadi daerah tidak semata-mata menjadi momentum seremonial, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


    Karena itu, Asmar mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 agar segera memanfaatkan program tersebut sebelum masa relaksasi berakhir.


    “Saya mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah,” katanya.


    Ia menambahkan, penerimaan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kepulauan Meranti.


    “Melalui kesadaran dan kepatuhan membayar pajak, kita turut berkontribusi dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.


    Penerimaan PBB-P2 Baru Capai 77,80 Persen


    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Agusyanto, mengatakan penghapusan denda tersebut diharapkan menjadi momentum bagi wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan tanpa terbebani akumulasi sanksi administrasi.


    Menurutnya, program ini juga menyasar masyarakat yang selama ini menunda pembayaran karena besarnya denda yang harus dibayarkan bersamaan dengan pokok pajak.


    Berdasarkan data Bapenda Kepulauan Meranti per 20 Oktober 2026, realisasi penerimaan PBB-P2 tercatat sebesar Rp3.112.005.516 atau 77,80 persen dari target penerimaan sebesar Rp4 miliar.


    Sementara itu, masih terdapat sekitar 28 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2026 yang belum tertagih.


    Untuk meningkatkan penerimaan sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat, Bapenda Kepulauan Meranti akan menggencarkan sosialisasi program penghapusan denda hingga ke tingkat desa dan kelurahan.


    Sosialisasi tersebut akan dibarengi dengan penagihan aktif kepada wajib pajak, khususnya pemilik objek pajak potensial yang belum memenuhi kewajibannya.


    Bapenda juga akan mengoptimalkan layanan jemput bola melalui mobil pelayanan keliling. Selain itu, akses pembayaran secara digital akan terus didorong agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.


    Ditargetkan Tambah Penerimaan hingga Rp600 Juta


    Bapenda Kepulauan Meranti memproyeksikan program relaksasi tersebut dapat memberikan tambahan penerimaan PBB-P2 sekitar Rp546 juta hingga Rp600 juta sampai berakhirnya masa program.


    Proyeksi itu disusun berdasarkan sejumlah indikator, antara lain potensi penerimaan, anomali data, durasi pelaksanaan program, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta evaluasi capaian penerimaan pada tahun sebelumnya.


    Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap penghapusan denda ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan pada tahun-tahun berikutnya.


    Masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 diimbau tidak menunggu hingga batas akhir dan segera memanfaatkan program penghapusan 100 persen denda administrasi tersebut.


    Program relaksasi PBB-P2 ini berlaku hingga 31 Desember 2026.

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    NamaLabel

    +