Maraknya Isu LGBT di Meranti,DPRD Panggil Sejumlah OPD untuk Bahas Pembinaan Remaja
KEPULAUAN MERANTI – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas isu LGBT yang menjadi perhatian masyarakat, Senin (12/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sekitar pukul 11.00 WIB tersebut membahas langkah pencegahan, pembinaan, edukasi, serta koordinasi lintas sektor dalam menyikapi persoalan sosial yang berkaitan dengan perilaku dan pergaulan remaja.
Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Sosial, H. Rokhaizal, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan khusus terkait persoalan LGBT. Laporan yang selama ini diterima lebih banyak berkaitan dengan pornografi dan persoalan seksual.
Ia juga menyarankan agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengedepankan pendekatan persuasif kepada remaja yang berkumpul di luar rumah, termasuk memberikan imbauan apabila situasi memerlukan.
Sementara itu, perwakilan Dinas Pendidikan, Irwanto, SE, menilai persoalan perilaku dan pergaulan remaja perlu mendapat perhatian sejak dini. Dalam rapat tersebut, ia menyebut persoalan yang menjadi perhatian mulai terlihat pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) belum terlihat secara signifikan.
Sebagai langkah pencegahan, Dinas Pendidikan mengusulkan penguatan pembinaan dan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk pembentukan tim penanganan di bawah koordinasi kepala sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat edukasi dan pendampingan bagi siswa sesuai dengan kebutuhan mereka.
Perwakilan Satpol PP, Boby Arfiyanda, menyatakan kesiapan pihaknya menindaklanjuti temuan di lapangan apabila terdapat pelanggaran yang telah dipastikan bertentangan dengan ketentuan hukum. Penanganan akan dilakukan sesuai aturan dan kewenangan yang berlaku.
Dari sisi regulasi, perwakilan Bagian Hukum, Bona, menjelaskan bahwa persoalan ketertiban umum diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019. Dalam rapat tersebut, turut disampaikan ketentuan sanksi berupa pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp2 juta. Penerapannya tetap harus merujuk pada pasal yang relevan serta prosedur hukum yang berlaku.
Anggota DPRD Noli Sugiharto, S.Psi., dalam pembahasan tersebut menyoroti pentingnya memperhatikan lingkungan keluarga dan proses tumbuh kembang anak. Menurutnya, keluarga merupakan salah satu unsur penting dalam pembinaan generasi muda sehingga keterlibatan orang tua perlu diperkuat.
Dari sektor kesehatan, Ade Suhartian, SH., MM., menyampaikan bahwa saat ini belum tersedia tenaga psikolog khusus untuk pendampingan dalam konteks persoalan yang dibahas. Penyediaan dukungan psikologis diharapkan dapat menjadi perhatian ke depan.
Dinas Sosial juga mengakui keterbatasan tenaga psikolog. Karena itu, penguatan kapasitas tenaga pendidik dinilai penting agar pembinaan siswa tidak hanya bertumpu pada guru Bimbingan dan Konseling (BK), tetapi turut melibatkan tenaga pendidik lainnya melalui pendekatan yang terarah.
Dinas Pendidikan menambahkan bahwa sosialisasi kepada orang tua atau wali murid telah menjadi bagian dari upaya pembinaan. Keterlibatan keluarga dinilai penting karena aktivitas remaja yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut disebut banyak berlangsung di luar lingkungan sekolah.
Anggota DPRD Cun Cun, SE., M.Si., mengapresiasi berbagai masukan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol PP. Ia menilai upaya pencegahan perlu dilaksanakan secara bersama-sama, baik melalui pembinaan di sekolah maupun kegiatan patroli dan pendekatan persuasif oleh aparat terkait.
Menurutnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda. Oleh sebab itu, edukasi, komunikasi, dan pendampingan perlu menjadi bagian dari langkah penanganan.
Anggota DPRD Dr. H. M. Tofikurrohman, S.Pd., SH., M.Si., menekankan pentingnya respons yang cepat dan terkoordinasi. Ia mendorong agar hasil pembahasan serta berbagai masukan dalam rapat disampaikan kepada pimpinan daerah sehingga dapat ditindaklanjuti secara bersama-sama.
Sementara itu, anggota DPRD Nina Surya Fitri, SH., M.Kn., menyoroti perlunya evaluasi terhadap regulasi daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum. Ia menilai ketentuan yang ada perlu dikaji agar aspek pembinaan dan perlindungan terhadap pelajar memperoleh perhatian yang memadai.
Menurutnya, pengaturan mengenai pembinaan pelajar dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya pencegahan persoalan sosial di kalangan generasi muda.
Melalui rapat tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong penanganan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat melalui pendekatan yang menyeluruh, tidak semata-mata berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga mengutamakan edukasi, pendampingan, dan pencegahan.
Sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, keluarga, aparat terkait, tokoh agama, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat pembinaan generasi muda serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak dan remaja di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Upaya tersebut perlu dilaksanakan secara proporsional, berdasarkan fakta, serta menghormati martabat dan hak setiap orang, dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
