Teks foto : Saat DPRD Kepulauan Meranti Menggelar Hearing Bersama OPD. Pada Senin, 02 Februari 2026
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,-Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat dengar pendapat (Hearing) di Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti guna membahas polemik Wacana kenaikan tarif tiket kapal ferry penumpang yang dilakukan oleh PT. Pelnas Lestari Indomabahari dan PT. Batam Bahari Sejahtera, pada Selasa (02/02).Hearing tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Syaifi Hasan, A. Md, bersama para anggota yakni Sopandi, S. Sos, Al Amin, M. Pd., M.M, Suji Hartono, S.E, Mulyono, S.E., M.I.Kom, serta Fauzi, S.E., M.I.Kom.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua I DPRD Ardiansyah, S.H., M. Si dan Wakil Ketua II DPRD Anton Shidarta, S.H., M.H dan Pihak Polres Kabupaten Kepulauan Meranti yang di Wakili Kasat Intel Iptu Roly Irvan, S.H., M.H."Rapat juga dihadiri berbagai unsur, antara lain Kepala KSOP Kelas IV Selatpanjang Derita Adi Prasetyo, S.Si.T., M.T, perwakilan Sekretariat Daerah Sudandri, S.H, serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Fahri, SKM. dan Elemen masyarakat lainnya.
DPRD secara tegas menekankan bahwa tidak boleh ada kenaikan tarif tiket kapal ferry penumpang dalam waktu dekat. Penegasan ini merujuk pada surat edaran sebelumnya yang diterbitkan di Batam tertanggal 27 Januari 2026 dengan Nomor: 21/LIB-D/BTM/I/2026. Tentang kenaikan Tarif Tiket Kapal Ferry Penumpang.
Selanjutnya komisi II DPRD meminta pihak perusahaan pelayaran agar tidak menaikkan tarif, khususnya untuk rute yang melayani Kabupaten Kepulauan Meranti agar hal wacana kenaikan tarif tiket tersebut dapat dipertimbangkan dengan kondisi perekonomian masyarakat yang dinilai belum stabil serta tingginya ketergantungan warga terhadap transportasi laut sebagai sarana utama mobilitas.
Sementara Ketua Komisi II DPRD, Syaifi Hasan, menegaskan bahwa setiap kebijakan kenaikan tarif harus melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. "Karena ferry ini antar kabupaten, kewenangan penetapan tarif berada pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau, bukan ditentukan hanya sebelah pihak yakni oleh Perusahaan." Tegasnya
Sementara itu, perwakilan PT. Pelnas Lestari Indomabahari dan PT Batam Bahari Sejahtera dalam forum tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti atas kebijakan kenaikan tarif yang dilakukan tanpa melalui proses pembahasan bersama ( hearing ) sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.
Kemudian Pihak perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk mengikuti ketentuan yang berlaku serta siap menyesuaikan kebijakan tarif sesuai dengan hasil pembahasan dan keputusan bersama antara pemerintah daerah, DPRD,dan instansi terkait.Berdasarkan surat pemberitahuan yang sempat beredar, sejumlah rute ferry direncanakan mengalami kenaikan tarif, di antaranya Selatpanjang-Repan dan Selatpanjang-Sungai Tohor dari Rp 95.000 menjadi Rp 120.000, Selatpanjang-Tanjung Samak dari Rp 120.000 menjadi Rp 150.000, serta Selatpanjang-Batam dari Rp 270.000 menjadi Rp 330.000.
Selain itu, rute Selatpanjang-Tanjung Balai Karimun direncanakan naik dari Rp 180.000 menjadi Rp 210.000, Selatpanjang-Tanjung Pinang dari Rp 330.000 menjadi Rp 400.000, Selatpanjang-Buton dari Rp 120.000 menjadi Rp 150.000, Selatpanjang-Bengkalis dari Rp 180.000 menjadi Rp 200.000, serta Selatpanjang-Dumai dari Rp 270.000 menjadi Rp 330.000."DPRD Kepulauan Meranti menegaskan akan terus mengawal kebijakan transportasi laut agar berpihak kepada kepentingan masyarakat serta menjamin keterjangkauan layanan publik, khususnya bagi warga di wilayah kepulauan. (Advetorial DPRD Meranti).
Laporan Redaksi Kabar Lintas Riau.
