Teks foto: Foto bersama Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis Bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
Pekanbaru, – Membahas inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK), Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan pertemuan ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Jumat (06/03/2026).
Pertemuan tersebut langsung dipimpin Ketua Komisi III Sanusi didampingi anggota, sedangkan dari BPS dipimpin Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, beserta jajaran.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis, Sanusi, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut sangat bermanfaat dalam menambah informasi dan wawasan terkait upaya pengembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis.
Menurutnya, perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkalis hingga saat ini masih sangat bergantung pada sektor migas. Oleh karena itu, data dan analisis yang dimiliki oleh BPS menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah strategis penguatan ekonomi daerah.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Bengkalis masih sangat bergantung pada sektor migas. BPS merupakan lembaga yang memiliki data dan analisis terkait perkembangan ekonomi. Melalui pertemuan ini, kami berharap mendapatkan masukan serta langkah strategis dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi menjelaskan bahwa pembahasan yang disampaikan Komisi III berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi serta Indeks Harga Konsumen tidak terlepas dari keseimbangan antara daya beli masyarakat dan aktivitas penjualan.
Ia menuturkan bahwa stabilitas harga menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Selain itu, potensi ekonomi daerah, termasuk sektor perkebunan seperti kelapa sawit yang luas di Provinsi Riau, juga perlu dijaga dari sisi kualitas dan stabilitas harganya.
“Untuk mengetahui perkembangan Indeks Harga Konsumen dari tahun ke tahun, kami melakukan pemantauan langsung ke lapangan, kemudian membandingkan data harga saat ini dengan periode sebelumnya. Data tersebut juga disandingkan dengan data bahan pokok yang dihimpun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” jelasnya.
Asep juga menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan BPS dalam memantau perkembangan ekonomi daerah. Ia menyarankan agar dibentuk tim yang dapat berkoordinasi secara rutin dengan BPS guna memantau perkembangan indeks perekonomian.
“Minimal seminggu sekali dapat dilakukan koordinasi untuk mengetahui perkembangan indeks perekonomian serta memastikan kualitas data yang digunakan, dengan melibatkan dinas terkait,” tambahnya.
Anggota Komisi III DPRD Bengkalis Fakhtiar Qodri menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini turut mempengaruhi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis.
Ia juga menilai bahwa dukungan informasi dan analisis dari BPS sangat penting dalam menentukan kebijakan ekonomi daerah.
“Perekonomian Kabupaten Bengkalis masih sangat dipengaruhi sektor migas. Penurunan produksi gas dan listrik juga menjadi perhatian daerah. Selain itu, pasokan pangan dari luar daerah perlu dijaga, terutama dari sisi transportasi dan distribusinya. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ungkap Fakhtiar.
Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPRD Bengkalis Adihan berharap berbagai masukan yang disampaikan oleh BPS Provinsi Riau dapat menjadi referensi bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia berharap upaya tersebut dapat mendukung terwujudnya perekonomian masyarakat yang lebih baik sejalan dengan visi Kabupaten Bengkalis “Bermarwah, Maju, dan Sejahtera.”"
