Teks foto: Wakil Ketua II DPRD Kab. Bengkalis Saat Melaksanakan Reses
Bathin Solapan,– Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, menuntaskan delapan titik lokasi reses di Kecamatan Bathin Solapan pada 8–13 Februari 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum dialog langsung untuk menampung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat serta merumuskan langkah solutif bersama pemerintah daerah.
Dalam setiap pertemuan, masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan utama, mulai dari kesulitan pengurusan administrasi seperti BPJS dan KTP, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati total di beberapa titik, kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan, bantuan fasilitas masjid, hingga persoalan lapangan kerja dan kebutuhan sertifikasi keterampilan bagi pemuda yang kesulitan memperoleh pekerjaan.
Di sela dialog, warga juga menyampaikan apresiasi atas beberapa usulan reses sebelumnya yang telah direalisasikan, seperti bantuan untuk rumah ibadah dan pembangunan jalan lingkungan. Masyarakat berharap realisasi tersebut dapat terus berlanjut sehingga manfaatnya semakin dirasakan secara luas.
Menanggapi hal tersebut, Hendrik menegaskan bahwa fungsi DPRD adalah menyerap aspirasi, mengawal, dan menganggarkan usulan yang disetujui pemerintah. Ia memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun akan dibawa dalam pembahasan perencanaan untuk direalisasikan pada Tahun Anggaran 2027.
Terkait kendala administrasi BPJS dan KTP, Hendrik mendorong adanya penyederhanaan pelayanan dan peningkatan koordinasi antara dinas terkait agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen dasar. Untuk persoalan PJU, ia meminta pendataan titik yang mati total agar dapat segera diusulkan dalam program perbaikan dan pemeliharaan.
Sementara untuk infrastruktur jalan dan fasilitas masjid, Hendrik menyatakan akan mengawal usulan tersebut melalui jalur penganggaran yang tersedia. Sedangkan untuk persoalan ketenagakerjaan, ia menekankan pentingnya pelatihan keterampilan dan program sertifikasi bagi tenaga kerja lokal agar memiliki daya saing di dunia kerja.
“Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen mempermudah urusan masyarakat. Kita juga perlu mendorong pelatihan bagi pencari kerja agar tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang dibutuhkan,” ujar Hendrik.
Ia menambahkan, seluruh hasil serapan aspirasi masyarakat Bathin Solapan akan menjadi bahan kajian prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan. Hendrik juga mengajak masyarakat untuk terus aktif mendukung program pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan bersama.
