TKPK Gelar FGD Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Labuhanbatu 2025–2029
LABUHANBATU - Dalam rangka mengoptimalkan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025–2029, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Labuhanbatu menggelar Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Komplek Kantor Bupati Labuhanbatu, Jalan Gose Gautama, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kamis (04 Desember 2025).
FGD dibuka oleh Kepala Bappeda Labuhanbatu, Nelson M. Bangun, didampingi Kabag Tapem Setdakab Labuhanbatu, Aidi Syahmir Hasibuan. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta sejumlah lembaga non-pemerintah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat miskin.
Dalam arahannya, Kepala Bappeda Nelson M. Bangun menyampaikan bahwa penanganan masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi atau jamban menjadi salah satu prioritas utama. Ia juga menjelaskan bahwa rencana relokasi lahan perumahan nelayan di wilayah Panai Hilir akan dikoordinasikan dan disinergikan bersama dinas terkait serta pemerintah desa setempat.
“Untuk penanganannya nanti akan kita usulkan kepada Pemerintah Pusat. Sementara terkait kebutuhan energi akan kita data lebih lanjut agar dapat diusulkan ke Pemerintah Provinsi,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Nelson menegaskan bahwa setiap kegiatan penanganan kemiskinan harus sesuai dengan kode rekening yang berlaku. Dengan demikian, seluruh proses penanganan dan belanja akan dikoreksi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berharap melalui FGD ini dapat tercipta langkah-langkah strategis yang mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan melalui transformasi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menyentuh akar persoalan kemiskinan.
Turut hadir pada kegiatan tersebut perwakilan BPS Labuhanbatu, BAZNAS, BPJS Ketenagakerjaan, Camat Bilah Barat, Camat Rantau Utara, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah dan peserta lainnya.
