Teks foto : Sekda Rohil Hadiri Monev SP4N LAPOR Bersama KemenPAN-RB dan Diskominfo Se-Provinsi Riau
Kabupaten Rokan Hilir -- Bupati Rokan Hilir yang kali ini direkam oleh Sekretaris Daerah H. Fauzi Efrizal S.Sos., M.Si. dan didampingi Kadis Kominfotiks H. Mursal, SH., menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Tingkat Provinsi Riau.
Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia, bertempat di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (9/10/2025). Turut hadir Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov Riau, Zulhelmi D, perwakilan kabupaten/kota se-Provinsi Riau, serta pejabat KemenPAN-RB.
KemenPAN-RB analis Kebijakan Madya Emelda Suparti, menyampaikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi fokus penting pada tahun 2025. Hal itu sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penguatan Peran Simpul Koordinasi Pengelolaan Pengaduan, yang menyatakan peran strategis provinsi sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Tahun 2025 ini menjadi momentum penting karena peraturan baru tersebut menegaskan bahwa simpul koordinasi di tingkat provinsi memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan pengaduan berjalan efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Kegiatan Monev SP4N-LAPOR tidak hanya untuk memotret capaian, tetapi juga memperkuat fungsi-fungsi koordinasi, pendampingan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan di kabupaten/kota”, ujarnya.
Beliau juga menambahkan “Dari forum ini kami berharap muncul peta kondisi terkini, daftar isu prioritas, serta praktik-praktik baik yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Pengaduan data tidak hanya disimpan, tetapi harus dimanfaatkan untuk mengambil keputusan dan perbaikan pelayanan. Dengan dukungan teknologi dan pendekatan berbasis data, LAPOR kini bukan sekadar aplikasi, tetapi bagian dari ekosistem transformasi digital pelayanan publik,” tutupnya.
Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Riau Zulhelmi D, mewakili Gubernur Riau, menyampaikan bahwa penerapan SP4N-LAPOR merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Provinsi Riau. SP4N-LAPOR bukan hanya sarana penyampaian keluhan, tetapi juga jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Setiap laporan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah,” ujar Zulhelmi. “Kami mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus bersinergi, memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan jelas dan tuntas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Rohil H. Fauzi Efrizal menegaskan bahwa sistem pengelolaan pengaduan publik merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berintegritas."Ini merupakan suatu hal yang baik dan positif, apalagi di era digitalisasi seperti saat ini, sehingga masyarakat yang memiliki pertanyaan terkait infrastruktur, pendidikan, dan sebagainya, memiliki akses untuk menyaringnya kepada pemerintah melalui aplikasi SP4N LAPOR!. Dengan disampaikannya keluhan masyarakat ke aplikasi tersebut, kemudian ditanggapi oleh pemerintah, masyarakat bisa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir," ujarnya
Ia juga menambahkan "Pada tahun ini Rohil dinilai oleh KemenPAN-RB melalui pengelolaan SP4N LAPOR! Dan sayangnya Rohil memiliki peringkat terbawah kedua. Tentu akan menjadi bahan evaluasi kita, dan ini bukan semata-mata karena pelayanan pemerintah yang kurang baik, tapi karena kita ini daerah kabupaten yang dimana akses untuk menyampaikan laporan ke SP4N LAPOR! juga masih kurang maksimal dan terbatas. Jadi untuk ke terdekat kita juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait aplikasi SP4N LAPOR, Sehingga tahu dan memahami bagaimana cara sampaikan aduan mereka ke pemerintah melalui aplikasi ini kemudian ditindaklanjuti, maka pelayanan Pemda Rohil bisa menjadi lebih baik lagi,” tutupnya.
Laporan Redaksi Kabar Lintas Riau