Komisi III DPRD Bengkalis dan DPMPTSP Riau Berdiskusi terkait Mekanisme Perizinan Usaha dan Upaya Mendorong UMKM

masukkan script iklan disini

Teks foto: Foto Bersama Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis Bersama DPMPTSP Provinsi Riau di Pekanbaru

 

Pekanbaru,– Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan pertemuan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau di Pekanbaru pada Rabu (11/06/2025). Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Ceria DPMPTSP dan membahas perizinan usaha serta pengembangan UMKM.

Kedatangan rombongan disambut oleh Sekretaris DPMPTSP Provinsi Riau, Devi Rizaldi, beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Sanusi, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan dan menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk konsultasi serta berbagi informasi terkait mekanisme perizinan usaha dan upaya mendorong UMKM agar berkembang sesuai prosedur yang berlaku.

"Kami berharap perizinan usaha dan pengembangan UMKM dapat sejalan dengan program prioritas nasional, termasuk pendirian Koperasi Merah Putih. Diharapkan, koperasi ini dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis," ujar Sanusi.

Ia juga menyoroti masih banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha, sehingga menghambat peluang ekspor. Sanusi berharap perusahaan besar seperti Indomaret dan Alfamart dapat menjalin kerja sama dengan UMKM lokal untuk membantu mempromosikan produk mereka.

Menanggapi hal tersebut, Masdepi dari sektor Kelautan dan Perikanan DPMPTSP Provinsi Riau menyampaikan bahwa potensi kelautan dan perikanan di Bengkalis, khususnya tambak udang, sangat menjanjikan. Meski demikian, masih terdapat kendala dalam hal perizinan lokasi dan tata ruang yang menjadi kewenangan daerah.

"Saya berharap dinas perizinan dan pelaku usaha di Bengkalis dapat bekerja sama dan tidak saling mempersulit dalam proses perizinan. Potensi tambak udang yang ada sangat baik untuk dikembangkan," ujarnya.

Masdepi juga menjelaskan bahwa perizinan UMKM dengan risiko rendah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5. Pelaku usaha cukup mengakses sistem OSS dan menginput persyaratan untuk mendapatkan izin secara otomatis, kecuali jika ditemukan permasalahan yang memerlukan pencabutan izin sesuai prosedur.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa DPMPTSP Provinsi mendorong kemitraan antara pelaku usaha besar dan kecil melalui pemberian bantuan alat, anggaran, serta dukungan legalitas agar produk UMKM dapat menembus pasar ekspor. Penghargaan juga akan diberikan kepada perusahaan yang berkontribusi terhadap kemajuan UMKM.

Anggota Komisi III, Fakhtiar Qodri, S.Sos., M.AP., menambahkan bahwa masih banyak pelaku UMKM di Bengkalis yang belum memiliki izin usaha. Ia berharap adanya dorongan dan pengawasan lebih ketat, khususnya pada sektor tambak udang, agar potensi tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di akhir pertemuan, Devi menegaskan bahwa DPMPTSP Provinsi Riau hanya menerbitkan perizinan berdasarkan data yang diinput melalui sistem aplikasi resmi. Setelah itu, pihaknya akan melakukan peninjauan lapangan. Ia juga menyarankan agar Pemerintah Daerah melalui OPD terkait memberikan dukungan konkret kepada pelaku UMKM, tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran daerah.