Teks foto : Mendagri: Laporan Keuangan Kemendagri dan BNPP Siap Diaudit secara Transparan
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun 2024 siap diaudit secara transparan. Hal ini disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kepatuhan Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2024 di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (4/3/2025).
“Bapak/Ibu sekalian, ini kegiatan yang reguler kita laksanakan dan merupakan kewajiban dan tugas dari BPK untuk melakukan pemeriksaan mengenai akuntabilitas [laporan keuangan K/L],” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri memaparkan beberapa hal spesifik terkait realisasi anggaran di lembaga yang dipimpinnya. Dia menjelaskan, realisasi anggaran Kemendagri tahun 2024 sebesar 96,45 persen dari total pagu alokasi anggaran Rp5,20 triliun. Angka ini lebih tinggi di atas rata-rata nasional sebesar 94,85 persen.
“Selanjutnya dalam konteks BPK RI, tentu kami akan menyampaikan semua data-data yang diminta untuk ditindaklanjuti, dan saya juga meminta kepada teman-teman saya yang hadir di sini, semuanya bisa memberikan data yang diminta kepada tim dari BPK RI,” tegasnya.
Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada BPK atas berbagai masukan dalam upaya penyempurnaan tata kelola keuangan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan prestasi Kemendagri dan BNPP yang telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut. Capaian ini menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan layanan publik.
“Ini jadi modal penting bagi kami selain untuk memperbaiki tata kelola, masukan-masukan dari BPK RI secara internal memperbaiki apa-apa yang kurang. Di samping itu ada manfaat lain, yaitu penilaian BPK RI sangat berpengaruh untuk penentuan kenaikan tunjangan kinerja,” terangnya.
Selain itu, Mendagri menyoroti peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah. Kedua sistem ini dapat digunakan untuk melakukan cross-checking terhadap data keuangan pemerintah daerah secara real-time.
“Sekali lagi kami siap dan sangat welcome dengan pemeriksaan keuangan yang akan dilakukan oleh BPK RI kepada Kemendagri dan BNPP, tentunya bersama-sama dengan rekan-rekan pemerintah yang lainnya. Di hari dan bulan yang baik ini, apa yang kita kerjakan semoga mendapatkan barokah dari Allah SWT,” pungkasnya.
Puspen Kemendagri
